REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Indonesia menawarkan kerja sama investasi di tiga kilang minyak kepada Raja Arab Saudi, Raja Salman bin Abdulaziz al Saud. Ketiga kilang minyak yang ditawarkan adalah pengembangan kilang minyak Dumai dan Balongan, serta pembangunan kilang baru di Bontang, Kalimantan Timur.
Sebelumnya, telah ada kesepakatan penandatanganan investasi dalam bentuk joint venture antara PT Pertamina dan PT Saudi Aramco pada pembangunan kilang minyak di Cilacap, Jawa Tengah. Dirjen Industri Kimia Tekstil dan Aneka (IKTA) Kementerian Perindustrian, Achmad Sigit Dwiwahjono mengatakan kesepakatan tersebut menghasilkan investasi sebesar 6 miliar dolar AS atau sekitar Rp 80,2 triliun.
Sedangkan target investasi di sektor petrokimia dari Arab Saudi untuk Indonesia, Sigit mengaku hanya sebesar 3-4 miliar dolar AS. “Investasi industri petrokimia olefin (cracker) dan polyolefin paling tidak targetnya 3-4 miliar dolar AS,” kata Sigit dalam rilisnya, Senin (6/3).
Sigit berharap, tawaran kerja sama dalam pembangunan kilang minyak di Dumai dan Balongan serta Bontang tersebut bisa disepakati. Selain untuk meningkatkan produksi industri hulu di Indonesia, impor bahan baku juga bisa ditekan jika investasi kilang minyak ini disepakati.
Lebih lanjut, apabila seluruh tawaran kilang tersebut disepakati, maka akan menghasilkan banyak kesempatan kerja. Diprediksi, jumlah kesempatan kerja dari proyek kilang tersebut mencapai 10 ribu lowongan pekerjaan.
Sementara itu, Dirjen Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, I Gusti Nyoman Wiratmadja Puja menyampaikan komitmen kerja sama pengembangan kilang tersebut perlu terus ditindaklanjuti. Selain itu, Wiradmaja juga mengungkapkan pembangunan kilang harus diwujudkan guna mengurangi impor BBM serta menciptakan nilai tambah di dalam negeri. Menurut Wiramadja, kebutuhan BBM nasional saat ini mencapai 1,6 juta barel per hari, sedangkan kapasitas secara nyata di dalam negeri hanya sanggup menampung minyak sebesar 800 ribu barel per hari.
Ikuti Whatsapp Channel Republika