REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Said Aqil Siroj, menegaskan kewaspadaan NU terletak di paham Wahabi. Pasalnya, ia merasa masalah yang sering berdampak adalah kelompok agamawannya belum mampu mengikuti dinamika perubahan di kalangan pemerintahan.

"Sudah saya tegaskan berkali-kali, yang NU waspadai itu Wahabisme bukan Kerajaan Saudi Arabia," kata Said saat menerima Alwi Shihab di Gedung PBNU, melalui rilis yang diterima Republika.co.id, Senin (6/3).

NU, lanjut Said, tentu mencermati poin ketiga Nota Kesepahaman RI dengan Pemerintah Arab Saudi tentang kerja sama kebudayaan. Kerja sama itu akan dijalin Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, dengan Kementerian Kebudayaan dan Informasi Kerajaan Arab Saudi.

Selain itu, NU turut mencermati Nota Kesepahaman poin kedelapan Pemerintah Indonesia dengan Kerajaan Arab Saudi. Pasalnya, poin itu berisikan kerja sama Kementerian Agama RI, dengan Kementerian Urusan Islam, Dakwah dan Bimbingan Kerajaan Arab Saudi. "Jangan sampai, niat baik kedua pemerintahan diboncengi wahabis dari kedua negara," ujar Said. 

Pengasuh Pondok Pesantren As-Taaqofah ini mengaku salut atas pernyataan Raja Salman, yang mengakui semangat toleransi masyarakat Muslim Indonesia. Menurut Said, toleransi yang dimaksud adalah masyarakat yang suka bekerja sama dan membangun dialog antar umat beragama.

"Sekarang, kita lihat ke depannya, para wahabis itu berubah apa tidak perilakunya di Indonesia," kata Said. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika