Tuesday, 5 Jumadil Awwal 1444 / 29 November 2022

Tuesday, 5 Jumadil Awwal 1444 / 29 November 2022

5 Jumadil Awwal 1444
  • JELANG HUT BHAYANGKARA KE-76,< POLRI MENGADAKAN LOMBA MENEMBAK PATI TNI-POLRI BERSAMA INSAN PERS 10-11 JUNI 2022 DI BRIMOB KELAPA DUA

ICMI: Aksi Premanisme Harus Dihentikan

Senin 06 Mar 2017 23:54 WIB

Rep: Wahyu Suryana/ Red: Angga Indrawan

Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Jimly Asshidiqie memberikan kata sambutan sekaligus melaunching aplikasi wakaf online saat acara buka bersama ICMI di Menara 165, Jakarta, Jumat (10/6).(Republika/Raisan Al Farisi)

Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Jimly Asshidiqie memberikan kata sambutan sekaligus melaunching aplikasi wakaf online saat acara buka bersama ICMI di Menara 165, Jakarta, Jumat (10/6).(Republika/Raisan Al Farisi)

Foto: Republika/Raisan Al Farisi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI), Jimly Asshidiqie, meminta aksi-aksi premanisme untuk dapat dihentikan. Tapi, ia menegaskan penindakan harus dapat ditegakkan tanpa pandang bulu, baik kepada kanan maupun kiri.

"Aksi premanisme seperti itu harus dihentikan, baik dilakukan kelompok kanan maupun kelompok kiri," kata Jimly kepada Republika, Senin (6/3) malam.

Sebab, lanjut Jimly, aksi-aksi premanisme mutlak tidak dapat dibenarkan, tapi kenyataannya selama ini dibiarkan saja. Ia merasa, pembiaran itu yang membuat kita harus hati-hati saat mengambil tindakan, jangan sampai dituduh berpihak.

Jimly berpendapat, sweeping-sweeping yang dilakukan, baik dari kelompok kiri maupun kanan, selama ini seolah telah diberikan pembenaran. Pasalnya, aparat seperti tidak menjalankan fungsi dengan baik, sehingga tindakan dibiarkan begitu saja.

"Kalau ini tidak diambil tindakan, akibatnya orang menganggap ada keberpihakan, semisal negara membiarkan Ansor/Banser tapi FPI ditindak, jadi tidak adil," ujar Jimly.

Untuk itu, ia memberi saran, seharusnya ormas-ormas kiri dan kanan sebelum penindakan diberikan pembinaan, kalau tindakan itu tidak boleh diteruskan. Menurut Jimly, tindakan mengambil fungsi otoritas umum seperti itu memang tidak boleh dilakukan.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

f
 

BERITA LAINNYA

 
 
 
 
 
hide ads show ads
desktop mobile