REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPR Setya Novanto mendukung penuh Komisi Pemberantasan Korupsi mengusut tuntas kasus dugaan pengadaan KTP Elektronik (KTP-el). Namun ia berharap jangan sampai pengusutan itu menimbulkan kegaduhan politik.  Pemimpin Partai Golkar ini juga membantah terlibat dalam korupsi proyek tersebut.

"Saya sebagai Ketua DPR mendukung supremasi hukum dan ini bisa diusut tuntas, itu yang kita harapkan. Saya sampaikan juga ke KPK agar tidak ada kegaduhan politik," kata Novanto di Gedung Nusantara III, Jakarta, Rabu.

Setya Novanto mengakui telah melihat dakwaan yang bocor dan beredar di kalangan media. Di dalamnya menyebutkan namanya. Ia pun menyerahkan pada proses hukum yang berjalan di persidangan.

Novanto juga membantah ada pertemuan dengan Nazaruddin, Anas Urbaningrum, dan Andi Narogong terkait proyek KTP-el tersebut. Ia sudah mengklarifikasi kepada KPK.

"Saya tidak pernah menerima apa pun dari proyek KTP-El. Dan semua sudah disampaikan di KPK dan saya klarifikasi sejelas-jelasnya," ujarnya.

Setya mengakui pernah bertemu Andi Narogong namun dalam kapasitas jual beli kaos, ketika masih menjabat Bendahara Umum Partai Golkar.

Novanto juga membantah terlibat proses penganggaran proyek tersebut ketika ia menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR dan tidak ada komunikasi dengan Andi terkait hal tersebut.

"Saya sebagai pimpinan Fraksi ketika itu hanya menerima laporan-laporan yang dilakukan ketua komisi dari Fraksi Golkar secara lisan. Hal itu disampaikan dalam pleno fraksi yang dilakukan sebulan sekali," katanya.

Baca juga,  KPK: Dakwaan Kasus KTP-El akan Ungkap Peran Orang Besar.