REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta nonaktif, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menanggapi sikap DPRD DKI Jakarta yang mengkritik perubahan depo Mass Rapid Transit (MRT) fase kedua dari Kampung Bandan ke Ancol Timur.

Ahok menjelaskan pada awalnya, desain rute MRT fase dua adalah rute Bundaran Hotel Indonesia (HI)-Kampung Bandan. Namun, ia menegaskan tidak ada pilihan selain mengubah depo MRT dari Kampung Bandan ke Ancol Timur. Hal tersebut terkait masalah lahan yang dimiliki PT KAI masih bermasalah.

"Kalau kamu tidak setuju mau pasang di mana?  Kalau di Kampung Bandan, lahan punya KAI tidak beres gimana?  Dia (PT KAI) kerjasama swasta gimana?," kata Ahok, Rabu (9/3) malam.

Ahok menambahkan,  bila anggota dewan ada yang protes terkait perubahan depo sama saja seperti mengerjai dia. "Kalau sekarang anggota dewan yang menghalangi itu, kamu (DPRD) mau bangun Jakarta apa mau ngerjain gue," ujarnya.

Sebelumnya DPRD DKI Jakarta melakukan rapat gabungan dengan SKPD Pemprov DKI Jakarta, PT MRT dan PT Pembangunan Jaya Ancol mengenai pendanaan proyek MRT Jakarta fase satu dan fase dua. Rapat gabungan ini dihadiri oleh Direktur PT MRT Jakarta William Sabandar, Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah, Kepala BAPPEDA Tuty Kusumawati, Direktur Utama  PT. Pembangunan Jaya Ancol Tbk C. Paul Tehusijarana, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana, dan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik di Ruang Serbaguna DPRD DKI Jakarta, Selasa (7/3).

Ikuti Whatsapp Channel Republika