Jumat 10 Mar 2017 19:38 WIB

Pembiayaan Proyek LRT Tetap Didominasi Non-APBN

Rep: Sapto Andika Candra/ Red: Nur Aini
Kendaraan melintas di samping proyek pembangunan tiang penyangga jalur transportasi Light Rail Transit (LRT) rute Cibubur-Cawang di kawasan Halim, Jakarta, Selasa (7/2)
Foto: Republika/Prayogi
Kendaraan melintas di samping proyek pembangunan tiang penyangga jalur transportasi Light Rail Transit (LRT) rute Cibubur-Cawang di kawasan Halim, Jakarta, Selasa (7/2)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah mematangkan skema pembiayaan proyek kereta api ringan atau Light Rapid Transit (LRT) Jabedotabek. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani menjelaskan, pada prinsipnya proyek LRT akan dibiayai dari dua sumber yakni APBN dan non-APBN. Hal ini sejalan dengan yang sebelumnya ditetapkan pemerintah dengan porsi sumber pembiayaan yakni 67 persen dari perbankan dan sisanya, 33 persen dari APBN.

Askolani menjelaskan, pembiayaan non-APBN nantinya termasuk opsi pemberian konsesi dan penjaminan kepada pelaksana proyek yakni PT Adhi Karya dan PT KAI. Selain itu, pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN) akan diberikan secara bertahap untuk menambahkan PMN yang sudah diberikan pada 2017 lalu, yakni Rp 1,4 triliun kepada PT Adhi Karya dan Rp 2 triliun untuk PT KAI. Rencananya, porsi PMN yang disiapkan untuk kedua BUMN tersebut hingga Rp 9 triliun.

"Sehingga nanti akan kita lihat kalau ini harus ada tambahan PMN lagi," ujar Askolani di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (10/3).

Selain itu, pembiayaan dari APBN yang disiapkan berupa subsidi tarif atau PSO kepada operasional LRT nantinya. Hanya saja, Askolani mengaku pemerintah belum ada pembahasan secara mendalam ke arah sana lantaran kepastian tentang besaran tarif LRT juga belum keluar. Intinya, kata dia, perhitungan PSO baru bisa dilakukan kalau LRT benar-benar siap beroperasi. "Kedua, nanti bisa subsidi tarif. Tapi itu kan harus nunggu jalan dulu," katanya.

Rencana kasar yang dimiliki pemerintah, subsidi tarif diberikan sebesar Rp 10 ribu per penumpang dengan asumsi jumlah penumpang di bawah 200 ribu orang per hari.

"Tetapi subsidi kan akan lihat perkembangan. Semakin nanti banyak yang pakai nanti subsidi akan pelan-pelan dikurangin. Cuma untuk tahap awal supaya masyarakat bisa memanfaatkan itu, disupport untuk itu," ujar dia.

Ia menambahkan, penambahan PMN akan dimasukkan dalam APBN 2018 dan pembahasan PSO akan dilakukan melalui APBN 2019. Proyek LRT Jabodetabek ini direncanakan akan menelan biaya Rp 23,3 triliun termasuk PPN. Pembangunan tahap I mencakup lintasan Cawang-Cibubur, Cawang-Bekasi Timur, dan Cawang-Dukuh Atas.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement