REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota DPD asal Jakarta Dailami Firdaus menilai, kehadiran Sumarno sebagai Ketua KPUD DKI Jakarta di rapat tertutup partai pengusung Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat menjadi tanda tanya. Sumarno hadir bersama Dahlia Umar serta Ketua Bawaslu DKI Jakarta Mimah Susanti. 

Menurut Dailami, apapun pembelaan Sumarno, hal itu tetap menjadi catatan negatif bagi penyelenggaraan Pilkada di DKI Jakarta. Apalagi, acara tersebut adalah rapat tertutup partai pengusung salah satu paslon dan juga sudah masuk pada masa kampanye putaran kedua Pilkada DKI Jakarta.

''Kehadiran beliau jelas makin menajamkan opini masyarakat bahwa terjadi sebuah pemufakatan untuk memenangkan salah satu paslon,'' kata Dailami, dalam siaran persnya, Sabtu (11/3).

Menurut dia, kehadiran Sumarno adalah sebuah kejahatan dalam berdemokrasi. Ia mengatakan, sebagai putra daerah yang diamanahi untuk duduk di DPD RI mengaku sangat kecewa. KPUD sebagai penyelenggara Pilkada jelas-jelas sudah meruntuhkan kepercayaan masyarakat dan merusak sistem Demokrasi yang dibangga-banggakan. 

''Seharusnya beliau tidak perlu menghadiri acara tersebut, bilapun itu termasuk ke dalam agenda kampanye paslon. Akhirnya opini liar akan terus bergulir dan memperlihatkan bahwa memang ada kesengajaan dan persengkokolan untuk memuluskan salah satu paslon sebagai pemenang di Pentas Pilkada DKI Jakarta,'' kata dia.

Dailami menjelaskan, DKI Jakarta sebagai barometer, contoh bagi pelaksanaan pilkada secara nasional dan sebagai contoh demokrasi di dunia internasional, jadi jangan dibuat main-main. Yang pasti, lanjut dia, saat ini jelas sudah di masyarakat terbangun opini yang penggiringan kekuatan secara menyeluruh untuk memenangkan salah satu paslon. ''Saya sangat pesimistis bahwa Pilkada DKI Jakarta akan berjalan dengan demokratis,'' jelasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika