REPUBLIKA.CO.ID, KUALA LUMPUR -- Pemerintah Malaysia akan melakukan pembicaraan resmi dengan Pemerintah Korea Utara (Korut) dalam beberapa hari ke depan. Hal ini dilakukan menyusul ketegangan dua negara yang terjadi dalam satu bulan terakhir, terkait kematian Kim Jong-nam.
Kematian Kim Jong-nam, saudara seayah dari Pemimpin Korut Kim Jong-un terjadi pada 13 Februari lalu. Saat itu, ia yang tengah berada di terminal keberangkatan Bandara Internasional Kuala Lumpur (KLIA) diduga mendapat serangan yang menggunakan racun saraf VX.
Penyelidikan dilakukan dan Malaysia mencari sejumlah tersangka berkewarganegaraan Korut yang diduga terkait dengan pembunuhan Kim Jong-nam. Beberapa diantaranya disebut berada di Kedutaan Besar Korut untuk negara itu.
Namun, Kedubes Korut disebut tidak dapat diajak bekerja sama sepanjang proses penyelidikan kasus tersebut. Ketegangan diplomatik dimulai dengan Malaysia yang menarik perwakilan negaranya di Korut serta membatalkan perjalanan bebas visa bagi warganya yang hendak berkunjung ke negara itu.
Korut kemudian membuat langkah balasan dengan mengeluarkan larangan bagi seluruh warga Malaysia yang berada di negara itu. Mereka semuanya tidak diberbolehkan untuk pergi atau melakukan perjalanan ke luar negeri dengan alasan apa pun pada Selasa (7/3) lalu.
Negara terisolasi itu sebelumnya mengatakan aturan ini berlaku hingga masalah kedua belah pihak dapat diselesaikan. Malaysia juga sempat melakukan tindakan balasan atas adanya larangan perjalanan warganya dengan menyegel kantor Kedubes Korut di Ibu Kota Kuala Lumpur. Seluruh staf di kedutaan itu tidak diperbolehkan keluar dari gedung dari petugas berwenang akan melakukan identifikasi.
Menteri Luar Negeri Malaysia Anifah Aman, mengatakan saat ini Korut sudah siap untuk bernegosiasi. Meski belum mengetahui secara pasti apa saja tuntutan negara itu, namun ia meyakini permasalahan diplomatik kedua belah pihak dapat diselesaikan dengan baik.
"Mereka (Korut) nampaknya sudah siap untuk memulai negosiasi. Kami belum mengetahui secara pasti apa saja tuntutan mereka, namun kami akan melakukan yang terbaik," ujar Anifah, Sabtu (11/3).
Perdana Menteri Malaysia Perdana Menteri Malaysia Najib Razak menegaskan hubungan diplomatik dengan Korut tidak akan terputus untuk menjaga jalur komunikasi terbuka untuk negosiasi. Ia juga memastikan saat ini seluruh warga negaranya yang berada di Korut dalam keadaan aman.
Pemerintah Malaysia akan melakukan segala yang kami bisa untuk memastikan bahwa warga kami akan kembali ke rumah dengan selamat segera," jelas Najib dalam pernyataannya melalui jejaring sosial Facebook.
Atas putusan yang menjadi puncak dari kekacauan politik di salah satu negara Asia Timur itu, Hwang Kyo-ahn meminta agar seluruh masyarakat di negara itu bersikap tenang. Ia mengatakan baik pendukung Park Geun-hye maupun orang-orang yang menentangnya atas skandal ini untuk menahan diri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika