REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Perwkilan dari 12 negara yang membentuk kemitraan Trans Pasifik atau Trans-Pacific Partnership (TPP) akan menggelar pertemuan di ibukota Cile, Santiago, pada 14-15 Maret mendatang. Ini akan menjadi pertemuan pertama kali anggota TPP sejak Presiden AS Donald Trump mengumumkan negaranya keluar dari kelompok tersebut.
Selain dihadiri oleh 12 negara pembentuk, pertemuan di Santiago ini juga bakal dihadiri oleh Cina dan Korea Selatan. Ditanya pada hari Jumat (10/3) apakah Cina berencana untuk menghadiri pertemuan itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Geng Shuang mengatakan Cina mendukung integrasi ekonomi di Asia-Pasifik dan siap untuk meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan Cile dan negara-negara lain yang relevan untuk membangun FTAAP (Free Trade Area of Asia-Pasifik).
Cina, lanjut Geng, juga siap membuat perekonomian terbuka Asia-Pasifik dan menyuntikkan dorongan baru untuk pertumbuhan ekonomi di wilayah ini dan sekitarnya. "Kami berharap bahwa pertemuan itu akan membantu mewujudkan tujuan. Untuk pengetahuan saya, pihak Cina secara aktif mempertimbangkan kehadiran pada pertemuan tersebut," kata Geng saat briefing harian di Beijing, seperti dilansir laman chinadaily.com.
12 negara menandatangani TPP pada Februari tahun lalu termasuk AS, Australia, Brunei, Kanada, Cile, Jepang, Malaysia, Meksiko, Selandia Baru, Peru, Singapura dan Vietnam. Untuk sebagian besar negara, keluarnya AS dari kelompok ini secara harfiah membunuh TPP.
Namun, para pemimpin negara anggota TPP yang tersisa belum menyerah. Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe saat memenuhi undangan Donald Trump setelah ia menang pemilu dan setelah pelantikannya terus berupaya membujuk Trump. Jepang adalah satu-satunya negara yang telah meratifikasi kerja sama TPP.
Bahkan di AS, banyak ahli perdagangan dan mantan pejabat, terutama mereka yang telah bekerja keras dalam pemerintahan Barack Obama untuk mendorong TPP, juga mencoba melobi pemerintahan Trump untuk mengubah pikirannya.
Namun, Trump dan Menteri Perdagangan nya Wilbur Ross telah berulang kali menyatakan pandangan mereka bahwa perjanjian perdagangan bilateral, bukan perjanjian multilateral, akan membawa AS ke arah yang lebih baik secara ekonomi.
TPP telah dikritik oleh banyak pihak di Amerika Serikat sebagai alat geopolitik terhadap Cina, mitra dagang terbesar bagi banyak negara di Asia-Pasifik, termasuk 12 anggota TPP.
Mantan Presiden Obama telah mengatakan pada berbagai kesempatan bahwa "AS, tidak Cina, harus menulis aturan ekonomi global."
Retorika semacam itu telah memperdalam kecurigaan di antara banyak orang Cina bahwa pemerintahan Obama menggunakan TPP sebagai senjata untuk membatasi kebangkitan Cina.
Ikuti Whatsapp Channel Republika