REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepolisian akan meminta keterangan dari Kementerian Agama dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait kabar penolakan jenazah Nenek Hindun binti Raisman (78) karena diduga mendukung pasangan calon Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat.
"Tentunya kita akan meminta keterangan dari RT/RW di situ, kemudian ke Kemenag ya, dan kemudian ke MUI," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono saat dikonfirmasi, Senin (13/3).
Menurut Argo, proses mendatangi RT dan RW sendiri sudah dimulai oleh polisi. Hal itu dilakukan untuk mencari tahu apakah dalam masalah tersebut terdapat unsur pidana atau tidak. "Unsur pidana akan kita lihat ya," kata mantan kabid humas Polda Jatim tersebut.
Sampai saat ini, Argo juga belum dapat memastikan apakah ada yang orang mengoordinasi pemasangan spanduk penolakan terhadap terdakwa kasus penistaan agama tersebut. "Kita akan tunggu hasil pemeriksaan, beberapa dari keterangan dari saksi yang kita periksa. Nanti baru kita bisa analisa itu ya," katanya.
(Baca Juga: Wasekjen Gerindra: Kader PKS yang Urus Jenazah Nenek Hindun)
Sementara, lanjut Argo, terkait dengan spanduk penolakan jenazah yang dipasang di beberapa masjid lainnya, saat ini sudah diturunkan semua. Begitu juga dengan spanduk lainnya yang dianggap provokatif.
Menurut Argo, hal itu dilakukan untuk menciptakan situasi yang kondusif menjelang Pilkada DKI Jakarta putaran kedua yang bakal dilaksanakan pada 19 April mendatang. "Semua spanduk-spanduk yang berkaitan dengan provokatif dan Pilkada sudah kita turunkan semua. Kita sudah berkoordinasi dengan Satpol PP, yang terpenting bahwa masyarakat juga ikut menciptakan bagaimana situasi Kamtibnas di jakarta ini aman dan damai," katanya.
Seperti diketahui, sebelumnya Nenek Hindun meninggal dunia pada Selasa (7/3) lalu. Namun, kemudian beredar kabar bahwa jenazahnya ditolak untuk dishalatkan di mushala yang terletak tak jauh dari rumahnya hanya karena mencoblos cagub DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
Ikuti Whatsapp Channel Republika