REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan, institusinya akan meminta dukungan kepada Presiden Joko Widodo, terkait wacana menggulirkan hak angket kasus dugaan korupsi proyek KTP Elektronik (KTP-el). Fahri menilai hak angket diperlukan agar ditemukan kejelasan dalam kasus tersebut.

"Saya akan meminta kepada Pak Jokowi, istilahnya pemerintah juga mendorong penggunaan hak angket agar ditemukan kejelasan," kata Fahri di Gedung Nusantara III, Jakarta, Selasa.

Fahri mengatakan, ia mendapatkan banyak respons dukungan dari anggota DPR terkait usulan digulirkannya hak angket KTP elektronik. Dia menilai dalam kasus itu institusi DPR menjadi 'korban', sehingga diperlukan keterbukaan kepada masyarakat apakah benar ada pembagian uang dalam proyek itu.

"Saya minta supaya pemerintah mendorong dan mendukung penggunana angket bagi anggota DPR untuk menyelidiki kasus ini karena ini tidak terkait dengan pemerintahan yang sekarang, tapi pemerintahan yang lalu," ujarnya.

Fahri menilai perlu diungkap terkait perencanaan anggaran, permainan tender dan kongkalikong yang muncul dalam pengadaan barang dan jasa. Dia juga menyoroti posisi Ketua KPK Agus Rahardjo ketika proyek itu bergulir menjabat sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sejak 2010.

"Dan dalam hal ini, kepentingan Agus Rahardjo sangat tampak, karena setelah audit BPK menyatakan kasus ini bersih, begitu Agus Rahardjo jadi Ketua KPK, lalu ini dijadikan kasus korupsi," katanya.

Selain itu dia mengatakan banyak anggota DPR menyatakan siap untuk menjadi pengusul dan hal itu akan terlihat ketika masa sidang dimulai pada Rabu (15/3). Namun dia enggan mengungkapkan siapa saja anggota DPR yang sudah menyatakan dukungan pengguliran hak angket itu.