REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar pertemuan dengan para pimpinan lembaga negara di Istana Merdeka, Jakarta. Menurut Jokowi, dalam pertemuan ini membahas masalah kesenjangan sosial dan ekonomi serta kebijakan pemerintah terkait pemerataan ekonomi.

"Siang hari ini kita berbicara masalah yang berkaitan dengan kebijakan pemerataan ekonomi, yang berkaitan dengan kesenjangan sosial ekonomi yang ada," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (14/3).

Kebijakan pemerataan yang akan diambil oleh pemerintah yakni dengan melakukan redistribusi aset dan reforma agraria. Kebijakan tersebut diharapkan dapat mengurangi tingkat kesenjangan masyarakat.

Jokowi menyampaikan, pemerintah saat ini telah menyiapkan lahan untuk redistribusi aset seluas 12,7 juta hektare di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta lahan seluas sembilan juta hektare di Kementerian BPN. "Kami akan memulai untuk membagikan konsesi-konsesi kepada rakyat, kepada tanah adat, kepada koperasi-koperasi, kepada pondok pesantren ," ujar dia.

Selain itu, Jokowi menyampaikan pemerintah akan membagikan sertifikat tanah kepada masyarakat yang belum memiliki. Kebijakan ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam memiliki agunan sehingga dapat mengakses permodalan.

Presiden mengatakan, pertemuan ini digelar untuk membangun rasa kebersamaan dan juga membangun sikap optimisme terhadap seluruh program yang telah dan akan dilakukan pemerintah. Dalam pertemuan ini, para pimpinan lembaga negara yang hadir yakni Ketua DPR Setya Novanto, Wakil Ketua DPR Fadli Zon, Fahri Hamzah, dan Taufik Kurniawan. Selain itu, hadir pula Ketua MPR Zulkifli Hasan, Wakil Ketua MPR di antaranya Mahyuddin, EE Mangindaan, Oesman Sapta Odong, serta Hidayat Nur Wahid. Selanjutnya, terdapat pula Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali, Ketua KY Aidul Fitriciada, Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, dan Ketua BPK Harry Azhar.

Ikuti Whatsapp Channel Republika