REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi mengatakan, rencana penambahan rute mass rapid transit (MRT) dari Kampung Bandan menuju Ancol Timur masih membutuhkan kajian yang mendalam. Sebab, penambahan rute tersebut dipastikan bakal menelan biaya yang lebih besar dibandingkan dengan rencana awal pembangunan prasarana transportasi massal itu sebelumnya.
"Untuk (pembangunan rute) sampai ke Ancol Timur itu jelas memerlukan biaya yang besar. Karena itulah, kami diajak Pak Plt Gubernur DKI (Sumarsono) meninjau langsung proyek MRT hari ini, untuk melihat seperti apa kenyataan yang ada di lapangan," kata Edi dalam kunjungan ke lokasi proyek MRT di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa (14/3).
Menurut perkiraannya, dibutuhkan tambahan anggaran hingga Rp 11,9 triliun untuk merealisasikan penambahan rute dari Kampung Bandan sampai ke Ancol Timur. Jika pembiyaan proyek lanjutan itu menggunakan APBD, kata Edi, sedikitnya harus ada dana Rp 800 miliar yang mesti disiapkan oleh Pemprov DKI setiap tahunnya.
"Maka dari itu, kami perlu mendalami dan berdiskusi dulu dengan Pemprov DKI, PT KAI, dan PT MRT, sebelum sampai pada rencana pembangunan rute ke Ancol Timur itu," tuturnya.
Sebelumnya, sejumlah anggota DPRD Provinsi DKI mengutarakan niat mereka membentuk panitia khusus (pansus) guna meminta penjelasan kepada Pemprov DKI terkait adanya rencana pengalihan pembangunan depo kereta MRT. Menurut rancangan awal, depo tersebut semestinya dibangun di Kampung Bandan. Namun, belakangan muncul wacana untuk memindahkannya ke Ancol Timur.
"Soal rencana pembentukan pansus itu, kami akan dalami kembali nanti. Yang pasti, proyek MRT jelas dibutuhkan masyarakat Jakarta, mengingat situasi dan kondisi kemacetan yang terjadi di Ibu Kota saat ini. Karenanya, dibutuhkan solusi yang matang, salah satunya ya dengan MRT ini," ucap Edi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika