REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemilihan kepala daerah (Pilkada) DKI Jakarta putaran kedua ini nampaknya kental dengan isu-isu berbau SARA. Isu berbau SARA yang dimaksud adalah bertenggernya spanduk yang bertuliskan melarang untuk menshalatkan jenazah yang mendukung penista agama.
Mabes Polri menanggapi hal tersebut beranggapan bahwa spaduk digunakan sebagai upaya penghasutan dan penebar kebencian. Sehingga memerintahkan agar pemerintah daerah dapat mencopot spaduk-spanduk yang bernada penghasutan itu.
"Adanya spanduk-spanduk yang katakanlah berkaitan dengan berisi larangan mensolatkan jenazah bagi pendukung penista agama dan sebagainya Itu kan di beberapa tempat, bersama pemerintah daerah untuk menertibkan hal seperti ini," kata Kadiv Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar di hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa (14/3).
Senada dengan upaya tersebut, Polri juga mengimbau kepada masyarakat untuk mencabut dan bagi mereka yang baru akan memasang spanduk bernada sama untuk mengurungkan niatnya. Hal ini dalam pandangannya karena dianggap dapat menciptakan konflik di tengah-tengah masyarakat.
"Jadi kami perlu mengimbau kepada pihak-pihak yang memproduksi menempelkan memasang spanduk tersebut untuk tidak melanjutkan pemasangan pemasangan hal yang seperti itu," kata dia.
Selain itu lanjut mantan Kapolda Banten ini, sebagai masyarakat Indonesia yang berasaskan Pancasila maka terlepas dari agama apa pun tetap harus menumbuhkan semuanya toleransi dalam kehidupan beragama. Sehingga ketika ada tetangga ataupun saudara yang meninggal dunia maka diwajibkan untuk mengurus dan mendoakan bukan justru menolak dengan alasan-alasan seperti yang disebutkan dalam spanduk.
"Saya pikir ini masalah-masalah kemanusiaan yang harus kita pelihara, selalu mendoakan karena tentu terlepas dari apa pun agama kita yang kita peluk, kita yakini sebagai umat manusia tentu untuk senantiasa mendoakan," kata Boy.
Ikuti Whatsapp Channel Republika