REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden ke-5 Republik Indonesia, Megawati Soekarmoputri mengatakan, negara harus hadir dengan kebijakan yang nyata dalam merajut masa depan bagi anak-anak.
"Kebijakan negara bukanlah untuk menyeragamkan pola pendidikan keluarga. Pendidikan keluarga memiliki bobot yang sangat penting guna melahirkan anak-anak yang berkarakter," ujar Megawati dalam seminar Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak di PWTC Kuala Lumpur, Malaysia, Selasa.
Megawati mengaku sering mengkhawatirkan adanya kecenderungan pendidikan anak usia dini yang sering disusupi berbagai agenda tertentu dan bertentangan dengan nilai-nilai keberagaman, keadilan dan kemanusiaan.
"Indonesia sebagai negara yang merdeka telah memberikan kesempatan yang sama kepada rakyatnya sebagaimana diatur dalam UUD 1945 pasal 28D. Dalam pasal ini ada perlindungan terhadap perempuan dan anak. Ini senapas dengan Konvensi Hak Anak PBB," tuturnya.
Megawati mengatakan Indonesia sudah meratifikasi konvensi tersebut pada 1990. "Saya dengan segala kerendahan hati memohon agar Malaysia dan negara-negara yang menjadi tujuan migran juga memperjuangkan penghentian kekerasan terhadap perempuan dan anak yang menjadi bagian pekerja migran," ujarnya.
Megawati Soekarnoputri bersama Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani, Menteri Kesehatan, Dr Nila Farid Anfasa Moeloek dan rombongan tiba di Kuala Lumpur, Ahad (12/3).
Esok harinya Megawati kemudian membuka Seminar Anti-Kekerasan Terhadap Anak-Anak di PWTC yang juga dihadiri oleh Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak, istrinya Datin Sri Rosmah dan Menteri Dalam Negeri, Ahmad Zahid Hamidi.