REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Majelis Tarjih dan Tajdid (MTT) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) DKI Jakarta mengeluarkan imbauan masalah pilkada. Hal itu terkait adanya kecenderungan tidak sehatnya relasi sosial-keagamaan dan dinamika pemahaman keagamaan di masyarakat.

"Memilih kandidat pemimpin lewat proses demokrasi dengan mempertimbangkan keyakinan, agama atau tingkat pengamalan ajaran dari kandidat, tidak bertentangan dengan ajaran Alquran dan Sunnah," kata Imbauan Keagamaan MTT PWM DKI Jakarta.

Bahkan, Muhammadiyah melihat itu merupakan kondisi yang baik, yang mendukung tercapainya kemaslahatan umat dan semua warga negara Indonesia. Karena itu, menuding sikap atau pilihan itu sebagai picik, tidak demokratis, inkonstitusional, memecah-belah, intoleransi apalagi antikebinekaan, mencerminkan mispersepsi terhadap ajaran agama sebagai rahmat.

Muhammadiyah menilai, Indonesia sebagai darul ahdi wasy-syahadah memberi ruang lapang bagi pendalaman dan pengamalan ajaran agama, tentang kehidupan sosial-politik bersendikan Ketuhanan YME. Maka itu, semua pihak yang berkonstetasi dalam demokrasi tidak sepatutnya mudah menuding orang yang mendasar sikap pada ajaran agama sebagai tidak demokratis.