REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau Indonesia Eximbank menargetkan pembiayaan ekspor untuk usaha kecil dan menengah (UKM) Rp 14,88 triliun pada 2017. Jumlah tersebut meningkat 41,72 persen dibandingkan realisasi 2016 yang sebesar Rp 10,50 triliun.
Pelaksana Tugas Ketua Dewan Direktur Indonesia Eximbank Susiwijono Moegiarso menjelaskan, peningkatan target pembiayaan ekspor UKM untuk menjalankan mandat Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dia mengatakan, Presiden ingin Eximbank terus memperbesar kontribusi bagi UKM.
"Akhir Januari lalu, Presiden secara khusus memberi mandat agar mendorong betul pembiayaan ekspor UKM. Makanya, target tahun ini naik 41 persen," kata Susiwijono dalam paparan kinerja Indonesia Eximbank 2016 di Jakarta, Rabu (15/3).
Susiwijono menjelaskan, pembiayaan ekspor UKM dari Eximbank terus meningkat setiap tahunnya. Tahun lalu, Eximbank menyalurkan pembiayaan ekspor UKM atau yang disebut UKME (usaha kecil menengah berorientasi ekspor) Rp 10,50 triliun. Jumlah tersebut meningkat 44,54 persen dibanding dengan tahun 2015 yang sebesar Rp 7,27 triliun.
"Jadi, segmen UKME memang mendapat perhatian khusus dari Eximbank," ujar dia.
Secara keseluruhan, pembiayaan Eximbank pada 2016 mencapai Rp 88,53 triliun atau tumbuh 18,31 persen dibandingkan 2015 yang sebesar Rp 74,83 triliun. Sebagian besar pembiayaan disalurkan kepada korporasi dengan porsi mencapai 88,08 persen. Sedangkan untuk UKM porsinya 11,86 persen.
Direktur Pelaksana II Indonesia Eximbank Indra Wijaya Supriadi menjelaskan, pembiayaan UKM yang diberikan Eximbank pagunya lebih besar dibandingkan kredit dari perbankan. Kata dia, Eximbank bisa menyalurkan pembiayaan untuk setiap UKM hingga Rp 200 miliar.
"UKM berorientasi ekspor ukurannya memang lebih besar. Karena, kita harus membekali mereka agar punya skala usaha yang lebih besar pula," kata Indra.
Penyaluran pembiayaan dilakukan melalui dua model. Pertama, disalurkan secara langsung melalui kantor wilayah atau kantor cabang. Selain itu, melalui kerja sama dengan bank pembangunan daerah (BPD).
Model kedua, dilakukan dengan business linkage. Melalui skema ini, pembiayaan disalurkan secara kolektif. "Jadi, UKM yang kecil dinaungi oleh induk yang besar," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika