REPUBLIKA.CO.ID, DEN HAAG -- Perdana Menteri Belanda Mark Rutte mengaku mendapat tantangan dalam pemilihan umum (pemilu) di negaranya kali ini. Ia harus bersaing dengan Geert Wilders, politikus dari partai sayap kanan, Partai untuk Kebebasan (PVV).
Namun, pada akhirnya Wilders yang selama ini dikenal dengan anti-Islam harus menelan kekalahan. Partai Rakyat untuk Kebebasan dan Demokrasi (VVD) pimpinan Rutte memperoleh 31 kursi dari total 150 yang tersedia di Parlemen Belanda.
Sementara, PVV hanya mendapatkan 19 kursi, demikian dengan partai lainnnya yaitu Christian Democrats dan D66.
Seperti dikutip Aljazirah, Rutte disebut dapat mengalahkan saingan utamanya Wilders dengan mudah.
Ia mengatakan, warga di negara itu nampaknya menyadari bahwa tidak perlu menjadi kaum populis yang salah. "Ini adalah malam ketika Belanda menyadari dan mengatakan berhenti untuk sebuah populisme yang salah," ujar Rutte kepada para pendukungnya, Rabu (15/3) malam.
Rutte menambahkan, hal terpenting saat ini adalah menyatukan semua masyarakat demi kemajuan Belanda. Ia meyakini dalam empat tahun ke depan, Negeri Kincir Angin akan menjadi lebih maju dan berhasil membentuk pemerintahan negara yang stabil.
Sebelumnya, VVD telah kehilangan sejumlah kursi sejak pemilihan terakhir. Sementara itu, saingannya Wilders dikenal sebagai politisi yang secara terang-terangan melakukan kampanye dengan menuunjukkan sikap anti-Islam.
Ia mengatakan, akan menutup semua masjid di Belanda dan melarang peredaran Alquran jika terpilih sebagai pemimpin negara.
Selain itu, ia juga menekankan bahwa Belanda akan keluar dari Uni Eropa. Seperti halnya Inggris, Wilders menganggap langkah itu sangat baik.
Meski kalah dalam pemilihan, bukan berarti Wilders menyerah. Ia memberi peringatan kepada Rutte bahwa revolusi patriotik akan terus berlangsung dan tak pernah mundur. "Rutte belum dapat menyingkirkan saya dan tetap ingin bersama memerintah negara ini sebagai PVV jika memungkinkan," kata Wilders.
Baca juga, Ormas Muslim Belanda Kecam Geert Wilders.
Ikuti Whatsapp Channel Republika