REPUBLIKA.CO.ID, SOLO -- Wali Kota Solo, F.X Hadi Rudyatmo meminta pemerintah pusat segera mengeluarkan aturan khusus bagi jasa trasportasi daring. Hal ini diungkapkannya menusul bentrokan yang terjadi antara sopir taksi dan pengemudi ojek daring kemarin.
Wali kota melihat konflik antara pengemudi angkutan umum hingga ojek pangkalan dengan jasa trasportasi daring tersebut merata dibeberapa kota besar. Untuk itu, dia berharap pemerintah segera mengambil langkah agar tidak terjadi bentrok susulan.
"Sudah semestinya Pemerintah pusat ini menyikapi, ini tidak hanya di Solo tapi di daerah lain juga. Pemkot Solo tidak pernah memberikan izin operasional kepada ojek daring," tutur Rudyatmo di Balai Kota Solo pada Kamis (16/3) saing.
Rudyatmo mengungkapkan, dari pertemuan beberapa waktu lalu dengan pengemudi ojek daring, diperoleh kesepakatan bahwa ojek daring tak lagi mengangkut penumpang. Pengemudi ojek daring bersedia beroperasi hanya untuk antar jemput makanan. Namun kesepakatan tersebut tak dijalanankan.
Rudyatmo mengaku kesulitan menangani keberadaan ojek daring di kota Solo. Terlebih memicu bentrokan dengan jasa trasnportasi umum lainnya.
Dia menyarankan pemerinah pusat menggunakan UU 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan untuk menjadi dasar menangani transportasi daring tersebut. Dimana dalamm Undang-Undang itu disebutkan kendaraan roda dua tak termasuk alat transportasi umum.
Sayangnya, Kementrian Perhubungan melalui Permen nomor 32 tahun 2016 telah mengatur izin operasi ojek daring.
"Justru ini yang menjadi rancu, semua ribut karena ojek daring. Saya minta semua warga untuk menahan diri, tidak terprovokasi," tuturnya.
Diketahui, sebelumnya bentrokan terjadi antara pengemudi ojek daring dan sopir taksi di Solo. Bentrokan dipicu pengusiran yang dilakukan sopir taksi kepada pengendara ojek daring di kawasan Stasiun Purwosari, kemarin.
Ikuti Whatsapp Channel Republika