REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Para pejabat AS, termasuk Menteri Luar Negeri AS, Rex Tillerson telah memperingatkan Cina mengenai sanksi kedua yang akan dikenakan terhadap bank-bank dan perusahaan-perusahaan yang berbisnis dengan Korea Utara. Kebanyakan bank dan perusahaan yang mau berbisnis dengan Korut adalah milik Cina.
Ini menunjukkan desakan pemerintahan Trump kepada Cina untuk bersikap lebih tegas kepada Korut semakin meningkat. Namun Beijing jelas menolak desakan AS dengan tegas. Cina tak mau memutuskan hubungan bisnisnya dengan Korut.
Juru Bicara Menteri Luar Negeri Cina Hua Chunying mengatakan, situasi di Semenanjung Korea berada di persimpangan. "Terdapat dua prospek di sana," katanya, Selasa, (21/3).
Prospek pertama, terang Hua, pihak-pihak yang berkonflik terus meningkatkan aktivitasnya yang bisa berpotensi terjadinya perang. Kedua, pihak-pihak yang berkonflik menahan diri dan bekerja sama untuk mengatasi isu nuklir Korea dengan resolusi politik dan diplomatik.
Cina akan menerapkan tugas-tugasnya secara komprehensif dan ketat di bawah resolusi Dewan Keamanan PBB. Ini artinya mengimplementasikan sanksi, namun juga mau melakukan pembicaraan secara diplomatik.