REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono memberikan komentarnya terkait acara penandatanganan MoU antara PT. Transportasi Jakarta (Transjakarta) dengan Koperasi Wahana Kalpika (KWK) yang diadakan di Graha Widya Bakti, DPP Golkar Jakarta Barat . Ia mengatakan ada kemungkinan kesulitan untuk mencari tempat acara.

"Ya mungkin sulitnya tempat, barangkali mereka mensponsori pinjam tempat yang kebetulan ada di situ," ujar Sumarsono di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, Rabu (22/3).

Pria yang juga menjabat sebagai Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (RI) ini mengatakan harus dapat membedakan posisi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta  denga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). PT. Transjakarta posisinya adalah BUMD yang memiliki kewenangan otonom secara badan hukum.

Sumarsono selanjutnya tidak mempermasalahkan tempat acara MoU tersebut. Yang penting, kata Sumarsono, substansi acaranya tidak mengarah kepada aspek yang menabrak netralitas. "Saya enggak begitu mempersoalkan terkait dengan soal tempat tapi soal Pemprov (DKI) yang netral jawabannya iya. Kalau soal lokasi enggak masalah," katanya.

Ia juga mengingatkan tidak perlu mengontekskan soal BUMD dengan persoalan partai golkar yang mendukung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur tertentu. "Kita enggak perlu kontekskan soal BUMD dengan persoalan dukung-mendukung antar pasangan calon ya. Apalagi partai pendukungnya siapa, ruwet. Kita menangani pembagunan dan kesejahteraan saja lah," ujarnya.

Sebelumnya Transjakarta melakukan acara penandatangan MoU dengan Koperasi Wahana Kalpika (KWK) yang diadakan di Graha Widya Bakti, Rabu (22/3). Graha Widya Bakti berada di area Gedung DPP Golkar Jakarta Barat.

Ikuti Whatsapp Channel Republika