REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menduga bahwa pembocor soal Ujian Sekolah Berbasis Nasional (USBN) adalah bimbingan belajar.
"Terhitung sejak 20 Maret 2017, diduga kuat telah terjadi kebocoran soal dan kunci jawaban USBN di sejumlah daerah. Dalam laporan terungkap bahwa para siswa memperoleh bocoran dengan membeli dari Bimbel yang berinisial Q dan IS," ujar Sekjen FSGI Retno Listyarti, di Jakarta, Kamis (23/3).
Dia mengatakan kisaran harga bocoran soal itu adalah Rp10 jutaan untuk enam paket kunci jawaban, esai maupun pilihan ganda. Umumnya para siswa berkelompok, sehingga bisa patungan antara Rp 100 ribu-Rp 150 ribu per orang. Kelompok maksimal yang bisa ditoleransi adalah 70 orang per kelompok.
Modus pembocoran sama polanya dengan pembocoran kunci jawaban UN selama ini, yaitu kunci jawaban dikirim melalui aplikasi whatsApp dan line. Bedanya, kalau UN baru dikirim beberapa jam menjelang soal diuji, tetapi USBN siswa sudah memperolehnya satu hari sebelumnya, tidak hanya jawaban pilihan ganda, tetapi juga jawaban esai lengkap dengan 'qlue' soal sesuai paket yang diterima siswa bersangkutan.
"USBN menyediakan empat paket soal, yaitu dua paket soal utama dan dua paket soal susulan," cetus dia.
Menyikapi pernyataan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) yang berencana mempersiapkan aturan untuk menghukum guru dan sekolah jika terbukti membocorkan soal USBN, maka FSGI merasa perlu menyampaikan hasil temuan (berdasarkan laporan yang diterima FSGI) bahwa pelaku pembocoran soal bukanlah guru, tapi di duga kuat adalah bimbel.
"Apakah pemerintah juga sudah menyiapkan hukuman untuk bimbel dan pihak lain yang bukan guru dan sekolah sebagai pembocor USBN? Sementara pembocor soal UN SMA jurusan IPA di google drive pada tahun 2015 saja tidak jelas penyelesaiannya hingga hari ini," ujar Presidium FSGI wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Tengah, Heru Purnomo.
Meski tidak membuka posko pengaduan USBN, namun FSGI malah menerima laporan dari sejumlah daerah terkait kebocoran soal USBN dari sejumlah daerah, yaitu Pekanbaru (Riau) Kota Medan (Sumut), Indramayu (Jawa Barat), Kudus dan Pati (Jateng), Jakarta Selatan, Jakarta Utara dan Jakarta Barat (DKI Jakarta), serta Nusa Tenggara Barat (NTB).
Ada juga laporan tentang pelaksanaan USBN yang tanpa kebocoran seperti di Tasikmalaya, Garut Jambi, dan Bengkulu. FSGI juga menerima laporan tentang dana BOS yang belum cairnya di sejumlah SMA/SMK setelah era perpindahan menjadi di bawah pemerintah provinsi, sehingga kepala sekolah terpaksa harus mencari dana talangan untuk penyelenggaran ujian praktek, US, USBN dan UN.
Dirasakan lebih berat lagi karena pelaksanaan UNBK mengakibatkan sekolah berjuang berat untuk memenuhi peralatan dan perlengkapan komputer untuk ujian.
Ikuti Whatsapp Channel Republika