REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon meminta pemerintah membuat regulasi yang jelas berkaitan keberadaan angkutan berbasis transportasi /online atau daring. Hal ini seiring meluasnya bentrok taksi berbasis aplikasi daring dengan angkutan konvensional. 

Fadli juga juga menilai perlu ada regulasi yang memungkinkan semua pihak terpuaskan. "Saya kira perlu ada suatu regulasi dan implementasi dari regulasi itu yang memungkinkan supaya semua pihak itu terpuaskan," ujar Fadli di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (23/3).

Menurutnya, di satu sisi keberadaan transportasi daring menggerus lahan transportasi tradisional. Namun tidak dipungkiri juga adanya kemajuan teknologi yang memudahkan masyarakat. "Kita juga tidak bisa menolak kemajuan teknologi, ini juga menguntungkan sebagian konsumen untuk mempermudah," katanya

Karenanya, ia menekankan pentingnya regulasi yang jelas sebagai solusi sejumlah persoalan saat ini. Misalnya, ia menyarankan agar ada regulasi batas wilayah dari jangkauan transportasi berbasis daring tersebut.

"Apakah batas, wilayah atau tempat dan lain sebagainya sehingga tidak terjadi hal-hal seperti ini. Ya memang sulit sih, bagaimana membatasi wilayah, tapi kalau motor itu pasti ada jaraknya, ininya, mungkin ini perlu untuk dikaji," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika