REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Soal yang dinilai menyudutkan Islam pada Ujian Akhir Sekolah-Berbasis Negeri (UAS-BN) di Lamongan, Jawa Timur, jangan sampai terulang lagi. Pemerintah diharapkan tidak lepas tangan dengan soal UAS-BN yang dinilai bermuatan negatif terhadap Islam tersebut.

Pengamat pendidikan Budi Trikorayanto menegaskan, pemerintah juga harus bertanggung jawab atas munculnya soal ini. “Memang soal ini 100 persen dibuat oleh guru provinsi setempat. Tapi, yang menyeleksi soal tetap pemerintah,” kata Budi saat dihubungi Republika.co.id, Jumat (24/3).

Budi mengimbau pemerintah bisa tegas dan serius menangani kasus ini. “Kan mereka yang meloloskan soal ini. Tentu harus bertanggung jawab juga, “ tegas Budi yang juga Sekjen Asosiasi Sekolah Rumah dan Alternatif tersebut.

Soal PKn UAS-BN SMA/MA ini menjadi viral saat salah satu pengajar di Ponpes di daerah Lamongan Jawa Timur mengunggahnya ke media sosial. Soal tersebut menyebutkan Islam garis itu melakukan sweeping dan pembubaran di gereja saat natal, dan dikaitkan dengan pelanggaran UUD 1945.

“Jangan sampai pemerintah yang menyeleksi soal tidak memiliki kepekaan, sehingga soal seperti ini bisa lolos seleksi,” kata Budi.

Budi berharap tidak akan ada lagi soal seperti ini.  Budi juga mengimbau agar pemerintah bisa menjaga kestabilan tensi masyarakat atas keberagaman beragama. Caranya, dengan tidak membentuk pemikiran masyarakat, khususnya siswa, seperti halnya kasus soal UAS-BN ini.

Ikuti Whatsapp Channel Republika