Sabtu 25 Mar 2017 18:35 WIB

Ahok Geram Disebut Menyontek Program Anies

Rep: Dian Fath Risalah/ Red: Ani Nursalikah
Terdakwa kasus penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok saat menjalani persidangan.
Foto: Republika/Pool/Ramdani
Terdakwa kasus penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok saat menjalani persidangan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut dua, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) geram disebut meniru program yang dicetuskan pasangan calon nomor urut tiga, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. 

"Itu betul-betul mereka tuh fitnah enggak punya program ya. Itu sesuai UU Lalu Lintas kita mau integrasikan semua," kata Ahok sapaan akrab Basuki.

Pejawat itu menjelaskan program Transjakarta dan KWK sudah direncanakan sejak 2012 sehingga ia yakin dirinya tak pernah meniru program siapa pun. "Pas dia belum pengen jadi Gubernur, Undang-Undang itu sudah keluar tahun 2012. Jadi siapa nyontek siapa," katanya.

Sebelumnya, Anies mengaku tak mempermasalahkan jika rencana kerja yang digagas pasangan Anies-Sandi direalisasikan calon pejawat Ahok-Djarot. Anies justru merasa senang karena program terealisasi lebih cepat karena bermanfaat untuk warga DKI.

"Senang kita, semakin sering ada copy paste semakin bagus," kata Anies di gedung DPR, Rabu malam (22/3).

PT Transjakarta sebelumnya menandatangani nota kesepahaman atau MoU dengan salah satu operator angkot, Koperasi Wahana Kalpika (KWK), Rabu (22/3). Kerja sama dengan operator angkot ini merupakan komitmen mereka dalam melayani masyarakat dengan konsep integrasi bus kecil sebagai angkutan pengumpan bagi layanan transjakarta.

Anies mengatakan, warga DKI pasti bisa menilai siapa pihak yang punya ide dan siapa yang meniru. Yang terpenting, kata dia, masyarakat memperoleh manfaatnya. Tapi, masyarakat luas akan mengingat pelaksanaan integrasi bus transjakarta terjadi setelah ide tentang itu disampaikan.

"Jadi tetap sebagai program kami akan pegang benderanya, kenapa? Karena idenya dari kita," kata mantan mendikbud ini.

Menurutnya, pelaksanaan ide saat ini secara tak langsung merupakan wujud pengakuan ide tersebut bagus, terlepas dari diakui atau tidak. Kerja sama PT Transjakarta yang notabene Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di DKI Jakarta dengan salah satu operator angkot membuktikan hal tersebut.

"Semakin kita merasa ide-ide kita baik, dan bisa dilaksanakan, bahkan kami belum bertugas, mereka​ sudah secara sukarela melaksanakannya," katanya.

Dalam janji kampanyenya, Anies-Sandi menjanjikan akan ada angkutan umum terintegrasi mulai dari kampung-kampung ke jalan protokol dengan sekali membayar sebesar Rp 5.000. Anies menawarkan, strategi ini sekaligus mendorong masyarakat beralih ke transportasi publik massal untuk mengatasi kemacetan Jakarta.

Anies menjanjikan sistem transportasi publik itu dilakukan secara terintegrasi. Bukan hanya Transjakarta yang saat ini terintegrasi, tapi angkutan ke kampung-kampung, baik trayek dan pembayarannya pun terintegrasi. Menurutnya hal ini penting karena jalur transportasi publik yang terintegrasi dan memadai sangat penting untuk mengurangi kemacetan Jakarta.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement