REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah dinilai perlu menambah gudang beras untuk menyerap gabah petani. Hal ini karena gudang pemerintah telah diisi beras untuk rakyat miskin atau raskin.

Subhan, salah satu mitra tim serapan gabah petani (Sergap) mengatakan, gudang yang ada di Purworejo dan masuk Subdivre 5, Magelang, kapasitasnya semakin sedikit karena masih digunakan menampung beras untuk bantuan sosial.

"Beras raskin ini kalau tidak disalurkan kan numpuk, sudah empat bulan. Gudang untuk menampung beras hasil serapan petani jadi tidak bisa disimpan digudang dan harus dikirim ke daerah lain," kata Subhan dalam acara Akselerasi Serap Gabah di ‎ kantor Kementerian Pertanian, Ahad (26/3).

Subhan menjelaskan, gudang untuk menampung beras di sekitar Kabupaten Purworejo saat ini tidak banyak. Karena itu, dia harus mengirimkan beras ke gudang yang ada di Jawa Timur. Pengiriman ini kemudian memakan biaya lebih, dan bisa berdampak pada kualitas beras.

Ia mengaku, ‎sejumlah mitra lain di Purworejo pun mengalami kendala serupa. Mereka kesulitan menyimpan beras yang sebelumnya dibeli dari petani. Subhan berharap agar pemerintah bisa menyediakan gudang baru, atau mendorong agar stok beras raskin bisa segera disalurkan.

Direktur Pengadaan Bulog Tri Wahyudi mengatakan bahwa gudang yang dimiliki Bulog sejauh ini masih mampu menampung beras. Meski keberadaan beras raskin cukup banyak di setiap gudang, tapi hal tersebut tidak akan mempengaruhi permintaan pihak swasta untuk ikut menyimpan beras mereka.

Walaupun bantuan sosial dialihkan melalui pemberian non-tunai, kata dia, bukan berarti beras raskin tidak akan tersalurkan. "Kalau ada permintaan ini pasti cepat keluar," ujar Tri.

Baca juga: Kementerian Pertanian Target tak Impor Beras Hingga 2019

Ikuti Whatsapp Channel Republika