REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menunjukkan optimisme adanya kenaikan rating kelayakan investasi dari lembaga pemeringkat Standard and Poor (S&P) setelah lembaga tersebut selesai menyurvei data-data perekonomian Indonesia yang dinilai lebih kredibel.
Salah satu aspek penting yang dinilai yakni kemampuan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) berdaya tahan (resilien) terhadap guncangan ekonomi global. Data-data yang disampaikan oleh pemerintah ke lembaga pemeringkat rating investasi tersebut yakni mengenai berbagai aspek fiskal dari para menteri dan bank sentral terkait APBN, target penerimaan pajak, hingga target defisit.
"Kita sampaikan mengenai APBN dari sisi penerimaan, target penerimaan pajak, target defisit, dari sisi belanja terutama subsidi, seberapa fleksibel defisit bisa didanai," tutur Sri Mulyani saat ditemui usai acara SMF Investor Gathering 2017 di Jakarta, Senin (27/3).
Menurut Sri, data-data yang disampaikan pemerintah ke S&P menggambarkan apakah APBN kredibel dan berdaya tahan (resilient) dan mampu secara fleksibel merespon apabila ada perubahan -perubahan dari eksternal dan internal. Seperti perubahan dari harga minyak, pengaruh dari kenaikan suku bunga acuan AS Fed Fund Rate, serta dampak ekonomi global lainnya.
"Seberapa mampu APBN kita secara fleksibel mengabsorb perubahan itu dan bukan perubahan yang trik yang menimbulkan persoalan mengenai rating kita,"kata Sri.
Dari pemaparan tersebut, khususnya mengenai kemampuan menghadapi tantangan ekonomi global, ia meyakini bahwa S&P akan menaikkan rating investasi dari yang sebelumnya BB+ menjadi layak investasi pada Indonesia. Rating tersebut diberikan terakhir pada tahun 2015 lalu. Adapun rating terbaru dari lembaga pemeringkat rating investasi yakni dar
Moody's pada Februari 2017 lalu dengan rating Baa3 dan Fitch dengan rating BBB pada Desember 2016 lalu.