REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan agar target penerimaan perpajakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017 yang sebesar Rp 1.498,9 triliun atau tumbuh sebesar 11,3 persen dari realisasi tahun lalu yang sebesar Rp 1.283,5 triliun dapat tercapai. Untuk itu ia menekankan pentingnya tugas-tugas para pejabat di Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai.
Hal tersebut disampaikan Sri Mulyani saat melantik sebanyak 109 orang pejabat eselon III yang dimutasi dan dipromosikan dari tiga direktorat yang berada di bawah Kementerian Keuangan. Adapun yang dilantik yaitu sebanyak 61 orang pejabat eselon III Direktorat Jenderal Pajak, 47 orang pejabat eselon III Direktorat Jenderal Bea Cukai, dan 1 orang pejabat eselon III Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK).
"Saya ingin menekankan tahun 2017 target penerimaan pajak tercapai. Jadi Ditjen Pajak dan Bea Cukai harus bersungguh-sungguh. Saya yakin hisa tercapai,"ujar Sri Mulyani di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (27/3) malam.
Sri menuturkan, target penerimaan pajak tidak tercapai selama tiga tahun terakhir ini. Namun ia menekankan agar para petugas pajak dan bea cukai melakukan fungsi penerimaan pajak sesuai aturan. Secara khusus, ia berpesan agar para pejabat yang dilantik saat itu untuk bertugas sebaik-baiknya.
Menurut Sri, ini merupakan pertama kalinya setingkat menteri keuangan melantik pejabat eselon III. Kehadirannya tersebut dimaksudkan untuk menyampaikan pesan-pesan penting tersebut kepada para pejabat yang dilantik.
"Di semua organisasi yang pernah saya pimpin, posisi eselon III atau manajer menengah itu kunci. Jatuh bangun baik buruk efektif atau tidaknya institusi sangat ditentukan oleh para manajer di tingkat menengah ini," jelasnya.
Posisi ini menurutnya merupakan tingkat pertama pengelolaan staf dan menjadi perantara dari staf kepada pemimpin di atasnya. Selain itu, dalam mengumpulkan penerimaan pajak, para pejabat tersebut akan berada pada posisi penting di depan.
Mengumpulkan penerimaan pajak, lanjut Sri, akan membangun reputasi dan kepercayaan publik, dan pada saat yang sama juga diharapkan bekerja profesional dan tidak dikompromikan. Sikap mereka akan menentukan seperti apa reputasi negara, apakah Indonesia akan mendapatkan reputasi bersih dengan aparat yang bekerja secara profesional atau dikenal sebagai negara yang korup.
"Sorotan masyarakat dengan proses peradilan tolong dijadikan pelajaran. Saya ingatkan, satu tinta sudah cukup merusak susu sebelanga. Satu kelakuan bisa merusak satu institusi," ujarnya mengingatkan.
Selain itu, Sri Mulyani juga mengingatkan agar para pejabat tersebut untuk segera melakukan update Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Seluruh pejabat Kementerian Keuangan memang telah melaporkan, namun diperlukan data pembaharuan apalagi yang mendapatkan promosi jabatan. Dengan demikian ia berharap Kementerian Keuangan akan mendapatkan reputasi baik sebagai pejabat negara yang profesional mengabdi pada negeri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika