REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Mantan perdana menteri Inggris David Cameron menilai keputusannya menggelar referendum untuk menentukan status keanggotaan Inggris di Uni Eropa memang tepat. Ia juga mengapresiasi tindakan Theresa May selaku suksesornya dalam menerapkan hasil referendum yang digelar pada Juni 2016 tersebut.

Cameron menilai, ketika masih menjabat perdana menteri Inggris, ia memang berjanji menggelar referendum untuk menentukan status negaranya di Uni Eropa. "Saya membuat janji mengadakan referendum. Saya pikir itu adalah hal yang benar untuk dilakukan," katanya seperti dilaporkan laman the Guardian, Kamis (30/3).

Kendati hasil referendum bukanlah suara yang ia cari, menurut Cameron, itulah aspirasi rakyat yang menentukan status Inggris di Uni Eropa. "Itulah sebabnya hari ini Theresa May cukup benar dalam mengambil langkah berikutnya untuk memastikan kehendak rakyat ditindaklanjuti," ujarnya.

Baca: Austria: Brexit Harus Berlangsung Cepat dan Bebas dari Gesekan

Secara pribadi, Cameron berharap Inggris dapat meninggalkan Uni Eropa. Ia berpendapat, keberadaan Inggris di Uni Eropa lebih bersifat utilitas dibanding emosi, seperti untuk kepentingan perdagangan.

Kendati hengkang dari Uni Eropa, Cameron menegaskan, bukan berarti Inggris meninggalkan Eropa. Ia berharap Inggris masih dapat menjalin kerja sama, seperti dalam bidang perdagangan atau keamanan dengan negara-negara anggota Uni Eropa. "Tapi di sisi lain, kita tetap perlu terus maju dengan Brexit (hengkang dari Uni Eropa)," kata  Cameron.

Pada 23 Juni 2016, Inggris menggelar referendum untuk menentukan status keanggotaannya di Uni Eropa. Hasilnya, sekitar 52 persen rakyat Inggris menghendaki Inggris hengkang dari Uni Eropa. Cameron mengundurkan diri sebagai perdana menteri Inggris sehari pascapemungutan suara.

Baca: Prancis Kesampingkan Perundingan dengan Inggris Selama Brexit

Ikuti Whatsapp Channel Republika