REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekertaris PWNU DKI Jakarta Taufiq Damas mengimbau agar warga DKI Jakarta tidak ikut aksi unjuk rasa pada Jumat (31/3), yang digelar oleh Forum Umat Islam (FUI) untuk mendesak Presiden Joko Widodo memberhentikan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok lantaran Ahok sebagai terdakwa dalam kasus dugaan penistaan agama.
"Ya kalau menurut saya gak perlu lah (aksi turun ke jalan), untuk apa yang begitu-begitu? Kalo untuk menuntut soal kasus Pak Ahok, kan semua sudah jalan di persidangan. Apalagi yang dituntut?" kata Taufiq dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Kamis (30/3).
Ia menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, salah satunya dengan cara demonstrasi. Namun, aksi turun ke jalan untuk mendesak turunnya Ahok menjelang hari pencoblosan suara terlebih di saat proses hukum tengah berjalan, adalah sebuah aksi yang tidak perlu.
Jika masih ada juga pihak-pihak yang ngotot tetap melakukan aksi turun ke jalan maka, menurut Taufiq, jangan heran jika masyarakat menduga ada agenda tersembunyi di balik aksi tersebut, termasuk agenda politik.
"Ya jelas tidak bisa dinafikan ada agenda politisasi. Agenda politisnya untuk mempengaruhi. Mungkin soal-soal bagaimana mengurangi suara untuk pemilih (pasangan calon) nomor dua atau gimana. Itu mungkin saja, karena gak jelas itu maunya gimana itu kegiatan-kegiatan seperti itu," katanya.
Intelektual muda NU ini juga melihat ada kecenderungan dikembangkannya pola-pola kehidupan agama secara radikal oleh pihak-pihak tertentu belakangan ini, dengan memanfaatkan momen Pilkada DKI Jakarta.
Ia menyayangkan sikap segolongan orang yang tetap 'ngotot', tapi dinilainya tidak paham tentang konsep kenegaraan dan kebangsaan sesuai Pancasila dan UUD 1945. Munculnya aksi-aksi turun ke jalan menuntut pemberhentian Calon Gubernur Petahana DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama dengan mengatasnamakan agama, di saat hari pencoblosan semakin dekat, dikhawatirkan dapat memperkeruh suasana.
Oleh sebab itu, pihak kepolisian dimbau dapat lebih jeli menelisik lebih jauh ada tidaknya agenda-agenda tersembunyi di balik aksi massa tersebut, sebelum memberi izin. "Polisi, dalam hal ini, harus pintar-pintar melihat gerakan ini bertujuan untuk apa. Kalau cuma sekadar unjuk rasa, siapapun di negara ini punya hak menyampaikan pendapat," ujar Taufiq.
Sejauh ini, NU sebagai salah satu ormas Islam terbesar di Indonesia, menurut Taufiq, belum secara resmi mengeluarkan imbauan kepada umatnya terkait aksi "313". Namun secara pribadi, Taufiq mengimbau warga untuk tidak ikut-ikutan aksi massa semacam itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika