REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Asia Selatan dan Tengah Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Ferdy Piay, mengatakan Indonesia dan Afghanistan akan menandatangani empat nota kesepahaman. Penandatanganan akan dilakukan dalam kunjungan Presiden Afghanistan Ashraf Ghani ke Indonesia pada 5-6 April mendatang.
"Ada empat MoU, yaitu di bidang pendidikan, pertanian, statistik, dan reformasi administrasi publik," ujar Ferdy, di Jakarta, Kamis (30/3).
Presiden Ghani juga akan bertemu dengan pebisnis Indonesia dalam agenda forum bisnis yang akan diselenggarakan di hari kedua kunjungannya. Kedua negara mencoba menggali potensi perdagangan yang peluangnya dinilai masih sangat kecil karena adanya sejumlah kendala.
"Delegasi bisnis masih belum ada jumlah pasti. Di pihak Indonesia ada sejumlah pengusaha yang potensial di beberapa produk yang sudah diekspor ke sana, misalnya barang elektronik, ban, karet, dan bahan pokok," jelas Ferdy.
Menurutnya, meski dikenal sebagai negara konflik, Afghanistan juga tetap melakukan impor. Namun perdagangan antara Indonesia dan Afghanistan dinilai sulit, karena Afghanistan tidak memiliki pelabuhan.
"Kendala Indonesia adalah berbagai produk kita tidak tercatat di sana, karena arus barang masuk melalui pihak ketiga. Melalui Pakistan atau Iran dan melalui Dubai kemudian Iran," kata dia.
Sejauh ini nilai perdagangan kedua negara hanya mencapai 16 juta dolar AS. Selain itu, kendala besar kedua negara lainnya adalah transaksi perbankan, yang harus melalui Pakistan atau Dubai.
Ia menambahkan, forum bisnis yang dihadiri Presiden Ghani diharapkan mampu menambah nilai dan memperkuat sektor perdagangan kedua negara, serta mencari solusi masalah perbankan.