REPUBLIKA.CO.ID,BADUNG -- Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengajak pihak Real Estate Indonesia (REI) untuk lebih meningkatkan porsinya dalam pembangunan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Hal ini karena Peningkatan jumlah penduduk di Indonesia menyebabkan semakin tingginya kebutuhan atas rumah. Namun, jumlah rumah yang terbangun belum mampu memenuhi permintaan rumah layak huni, khususnya bagi MBR.
"Dengan REI yang semakin fokus membantu MBR memiliki rumah, saya semakin yakin lebih mudah untuk mewujudkan program satu juta rumah," katanya usai menghadiri perayaan ulang tahun REI ke-45 di Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana Bali, Sabtu (1/4).
Ia mengatakan, pihaknya pun terus berupaya menggandeng seluruh mitra terkait pemenuhan kebutuhan perumahan terutama untuk MBR. Salah satunya Kredit Mikro BTN yang diperuntukkan bagi pekerja informal.
"Yang paling penting dari kredit mikro tersebut adalah memberikan kesempatan bagi pekerja informal untuk mengajukan kredit rumah, yang sebelumnya tidak ada fasilitas tersebut," ujar Menteri Basuki. Kredit ini baru diluncurkan beberapa waktu lalu.
Basuki juga mengungkapkan rencananya yang akan meresmikan perumahan di tiga Transit Oriented Development (TOD) yakni di Pondok Cina, Tanjung Barat, dan Palmerah. Menurutnya, perumahan di TOD tersebut akan terdiri dari apartemen kelas menengah ke bawah, MBR dan KPR Mikro, dengan total unit sekitar 10 ribu unit.
Sementara itu, dalam kesempatan yang sama Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil mengatakan, perlu cara-cara kreatif untuk memenuhi kebutuhan perumahan, salah satunya dengan membangun hunian vertikal. Hal itu disebabkan semakin berkembangnya urbanisasi di daerah perkotaan dan terbatasnya lahan untuk membangun perumahan. "Dengan konsolidasi lahan dan dibangun secara insentif, mudah-mudahan, rumah ke atas bisa terwujud dan lebih sedikit tanah yang kita butuhkan," ujar dia.
Ia mengatakan, akan mendukung penuh masalah penyediaan lahan untuk membangun perumahan, salah satunya terkait perizinan pengadaan dan sertifikasi lahan. Ia meminta seluruh pihak melaporkan adanya hambatan di lapangan untu segera diperbaiki sehingga. "Reformasi membuat perumahan untuk rakyat harus lebih mudah," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika