REPUBLIKA.CO.ID, BERLIN -- Salah seorang politisi Jerman dari  partai Persatuan Demokrat Kristen Jerman (CDU), Jens Spahn, menginginkan adanya peraturan yang jelas dalam mempraktikan Islam di Jerman. Ia mencontohkan penggunaan bahasa Jerman saat khutbah di masjid-masjid.

“Jerman membutuhkan hukum Islam untuk mengatur komunitas agama Islam dan memastikan bahwa apa yang disampaikan di masjid-masjid di seluruh negeri adalah transparan,” ujar Jens Spahn seperti dilansir dw.com.

Menurut Spahn, pihak berwenang harus mengetahui apa yang terjadi di masjid-masjid. Untuk itu, dengan adanya  khutbah dalam bahasa Jerman maka akan membantu mengurangi prasangka.

Ia juga menyerukan agar Jerman melakukan tes imam. Ini dikarenakan banyak dari para pengkhutbah berasal dari luar negeri. Sehingga mereka tidak bisa berbicara dalam bahasa Jerman dan dibayar oleh negara-negara lain. "Apakah kita benar-benar tahu apakah khutbah mereka dibuat sesuai dengan hukum negara kita?,” katanya.

Spahn, yang juga wakil menteri keuangan juga meminta agar biaya pelatihan imam, guru agama dan pembimbing harus dibayar dengan uang pajak. Ia sadar hal ini akan menimbulkan perdebatan di Jerman. Namun akan lebih baik daripada para imam dibiayai oleh negara lain seperti  Turki atau Arab Saudi.

Spahn juga menuntut agar masjid didaftarkan. Ini dikarenakan pihak berwenang  tidak memiliki data terkait jumlah masjid yang ada di Jerman.  Masalah utama, menurut Spahn, adalah kurangnya wakil  Umat Islam di pemerintah pusat.

Baca juga,  Jalan Panjang Muslim Jerman Bangun di Masjid.

Ikuti Whatsapp Channel Republika