REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat hukum dari Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menyatakan, polisi sebagai penyidik mempunyai kewenangan untuk menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan tindak pidana, termasuk makar. Tetapi, jika peristiwa yang dituduhkan makar tersebut hanya sekedar pertemuan dan diskusi, menurutnya itu berlebihan.

"Jika peristiwa yang dituduhkan makar hanya sekedar pertemuan dan diskusi,  saya kira itu berlebihan alias lebay," kata Fickar saat dihubungi Republika.co.id, Senin (3/4).

Fickar melnjutkan, dalam era demokrasi di Indonesia saat ini, pasal makar sudah tidak sesuai digunakan. Sebab, jika pun ada orang-orang yang mengarah pada pembunuhan presiden atau penggulingan kekuasaan secara tidak sah, perbuatan tersebut bisa dikenakan pasal terorisme.

"Jika ada pihak-pihak yang mengarah pada pembunuhan presiden atau penggulingan kekuasaan secara tidak sah, maka perbuatannya bisa diakomodir dengan tuduhan terorisme," terang Fickar.

Sebelumnya, Sekjen Forum Umat Islam (FUI) Muhammad Al-Khaththath yang menjadi salah satu penggerak aksi 313 ditangkap aparat kepolisian, Kamis (30/3).Polisi menangkap dia atas tuduhan dugaan makar.

Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Raden Prabowo Argo Yuwono, penyidik telah mempunyai cukup bukti adanya rencana makar. Sehingga, menetapkan tersangka, menangkap, dan menahan sejumlah aktivis aksi 313 tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika