REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Dinas Kehutanan DKI Jakarta Djafar Muchlisin mengatakan revitalisasi Bundaran Hotel Indonesia (Bundaran HI) tertunda karena kurangnya koordinasi. Awalnya, koordinasi dengan delapan perusahaan dan Gubernur Non Aktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berjalan lancar.
Biaya waterdecor diperkirakan mencapai Rp 29 miliar. Namun mengalami kesepakatan menjadi Rp16 miliar hingga Rp 17 miliar dengan rencana pembangunan sudah tidak seperti awal lagi.
"Banyak yang berubah hingga saat ini. Kamis nanti ada pertemuan dengan mengundang perusahaan-perusahaan itu saya kan udah berkali-kali menanyakan kapan dilaksanakan kan kita engga enak. Kita sudah punya target kita akan mengejar (revitalisasi) ini untuk Asean Games," kata Djafar di Putri Duyung Cottage dalam acara Media Gathering, Senin (3/4).
Djafar kemudian mengatakan kesulitan untuk mengumpulkan delapan perusahaan tersebut. Sebab mereka memiliki kesibukan masing-masing.
"Rencana Pemprov untuk memfasilitasi mereka berkumpul itu sudah dua kali bahkan tiga kali kita fasilitasi nih. Pertama sudah beberapa pekanalu sudah kita pertemukan melalui biro Tapem, besok hari Kamis sama juga akan mengundang. Nanti minta pak sekda langsung memimpin," ujarnya.
Selain itu, Djafar menilai kemungkinan situasi politik yang mempengaruhi revitalisasi Bundaran HI ini. "Mungkin situasi politik saat ini bisa mempengaruhi banyak faktor yang mempengaruhi artinya mempengaruhi cepat atau lambatnya (revitalisasi Bundaran HI), mudah mudahan lah bisa segera," katanya.
Sebelumnya, Bundaran HI terakhir direvitalisasi pada 2002. Revitalisasi ini diadakan untuk mempercantik air mancur Bundaran HI.