REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR -- Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Perhubungan, menawarkan sejumlah proyek infrastruktur transportasi kepada Pemerintah Australia sebagai peningkatan kerja sama antarkedua negara melalui paket asistensi keselamatan transportasi (Itsap) yang sudah dijalin selama 10 tahun.

"Nota kesepahaman akan kita perbarui tidak hanya laut dan udara, tetapi infrastruktur sebagai prioritas," kata Sekretaris Jenderal Kemenhub Sugihardjo dalam konferensi pers Forum Sektor Transportasi Indonesia-Australia di Denpasar, Bali, Kamis (6/4).

Sugihardjo menjelaskan pihaknya menawarkan investasi di bidang infrastruktur Indonesia, baik pelabuhan, bandara dan kereta api melalui skema kerja sama pemerintah swasta (KPS). "Kita mendorong proyek-proyek yang sudah maju untuk diserahkan kepada BUMN atau swasta nasional, serta asing untuk berinvestasi serta menjadi operator di bidang transportasi," tuturnya.

Sugihardjo mengatakan selama ini kerja sama antarakedua negara tersebut difokuskan untuk keselamatan transportasi, terutama untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM). "Jadi, kita perkuat bukan hanya soal safety and security (keselamatan dan keamanan), tetapi juga di sektor kereta, kaitan program KPS, nanti koordinasi dengan Asian Development Bank (ADB) untuk menyiapkan proposal poyek yang feasible secara bisnis, tapi dari sudur pandang investor proyek ini juga menarik," ujarnya.

Untuk itu, lanjut dia, dalam pertemuan tersebut, Indonesia dan Australia telah menyepakati enam hal penting untuk ditindaklanjuti. Enam butir perjanjian tersebut, di antaranya pengesahan nota kesepahaman antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia pada sektor kerja sama transportasi yang akan ditandatangani antarmenteri kedua negara pada Oktober atau November mendatang.

Kemudian, menawarkan potensi investasi di bidang infrastruktur transportasi Indonesia, seperti pelabuhan, bandara, kereta api melalui skema KPS, pengembangan kapasitas SDM sebagai kelanjutan dari program sebelumnya untuk keselamatan dan keamanan transportasi.

Selanjutnya, peningkatan konektivitas transportasi untuk mendukung program Nawacita Presiden yang memprioritaskan pembangunan dari pinggiran atau perbatasan antarnegara, mendorong peran aktif BUMN dan swasta dalam melaksanakan kerja sama transportasi kedua negara serta meningkatkan perekonomian, perdagangan dan pariwisata kedua negara sebagai tujuan akhir dari kerja sama tersebut.

"Selama ini banyak manfaat yang diperoleh dari kerja sama ini, contohnya kita meraih katrgori 1 standar keselamatan Federal Administration Aviation (FAA) karena pembangunan kapasitas SDM-nya telah dibantu melalui pelatihan," ucapnya.

Wakil Sekretaris Departemen Infrastruktur dan Pengembangan Daerah Australia Shane Carmody, dalam kesempatan sama, mengatakan pihaknya akan memperluas kerja sama melanjutkan kerja sama pembangunan kapasitas SDM yang sudah 10 tahun dijalin.

"Kita telah melakukan banyak hal bersama untuk kepentingan bersama dalam pengembangan kapasitas SDM untuk peningkatan keselamatan dan keamanan," katanya.

Sejak 2007, Pemerintah Australia sendiri telah menyalurkan investasi di 100 proyek bidang keselamatan transportasi, baik darat, laut, udara, pencarian dan pertolongan (SAR) serta investasi kecelakaan sebesar 48 juta dolar Australia atau setara dengan Rp 482 miliar untuk pelatihan kepada lebih 10 ribu SDM perhubungan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika