REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian segera merampungkan persiapan program one map policy (kebijakan satu peta). Program yang dipersiapkan sejak 2016 sulit dijalankan karena kendala pencocokan data peta antarkementerian dan lembaga.

Menko Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, program one map policy sudah satu tahun dirancang. Namun, program ini belum bisa berjalan karena peta tematik yang akan menjadi acuan belum 100 persen selesai.

"Sebenarnya kalau peta tematiknya sudah hampir 100 persen, tapi ada batas desar yang masih belum 100 persen sinkron. Ada juga yang ovrerlap, ada kosongnya," kata Darmin di Istana Negara, Kamis (6/4).

Menurut Darmin, dalam waktu dekat Presiden akan melakukan rapat terbatas (ratas). Dalam pertemuan ini nantinya bakal ada penekanan untuk kementerian dan lembaga (K/L) terkait yang dinilai berperan dalam merampungkan one map policy.

Pada kebijakan one map policy ini, pemerintah menargetkan adanya satu peta yang mengacu pada satu referensi geospasial, satu standar, satu basis data, dan satu geoportal untuk percepatan pelaksanaan pembangunan nasional. Sehingga, dalam jangka panjang diharapkan adanya integrasi perencanaan pemanfaatan ruang skala luas dengan dokumen Rencana Tata Ruang.

Pemerintah juga berencana untuk melakukan kompilasi Data Informasi Geospasial Tematik (IGT) dari Kementerian/Lembaga yang kemudian diintegrasikan dengan Informasi Geospasial Dasar (IGD).

Selain itu, juga akan dilakukan sinkronisasi dan penyelarasan antar data Informasi Geospasial Tematik (IGT) yang telah diintegrasikan tersebut, serta penyusunan rekomendasi dan fasilitasi penyelesaian permasalahan Informasi Geospasial Tematik (IGT).‎

Ikuti Whatsapp Channel Republika