REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris tim pemenangan pasangan Calon Gubernur (Cagub) DKI Jakarta Anies Baswedan dan Cawagub Sandiaga Uno, Syarif mengatakan ada indikasi mobilisasi massa jelang pencoblosan putaran kedua Pilkada Jakarta. Berdasarkan data, ada sebanyak 153.811 daftar pemilih tetap bermasalah.

"Data invalid tersebut muncul dari berbagai macam yang kita teliti dari 13 kategori. Yang pertama, yang paling menonjol adalah Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang kurang dari 16 digit. Yang kedua, Nomor Kartu Keluarga (NKK) luar daerah. Yang ketiga, jenis kelamin yang terbaca atau tertukar-tukar," ujar Syarif kepada Republika.co.id, Jumat (7/4).

Indikasi mobilisasi massa tersebut terkuak dengan adanya data, dari 50 ribu pemilih dengan kategori nomor KK di luar daerah.  "Pilkada berbeda dengan Pilpres, bukan orang yang di luar daerah kemudian didaftarkan," ucapnya.

Syarif menambahkan, jika data yang invalid nomor KK dari luar itu tidak dibersihkan, maka cenderung akan terjadi mobilisasi. Untuk mengantisipasi hal tersebut, pihak Anies-Sandi sudah mengupayakan cara-cara melalui koordinasi dan rapat pleno yang digelar Jumat (7/4) dini hari.

"Upayanya sudah sangat serius kita dengan KPUD dengan Bawaslu, dengan paslon nomor dua juga melakukan yang namanya koordinasi dua hari berturut-turut," katanya.

Dari upaya tersebut, menghasilkan 33 ribu data terkoreksi dari 153.811 DPT yang bermasalah. Masih ada 120 ribu data yang belum terkoreksi yang akan diselesaikan. "Iya tadi malam kan pleno, mengajukam supaya yang 120 ribu juga diselesaikan, mereka gak bisa melakukan karena terbatas dngan jadwal yg ditetapkan," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika