REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman meminta pihak luar tidak mengganggu sektor sawit tanah air melalui Report on Palm Oil and Deforestation of Rainforests oleh Parlemen Eropa. Padahal Indonesia telah memiliki standar Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO).

"Silahkan diurus standarnya sendiri, Indonesia punya standar sendiri dan kita sudah sepakat dengan Malaysia," ujar dia usai menghadiri Rapimnas HKTI di Balai Kartini, Senin (10/4).

Ia mengatakan, Indonesua sudah bekerjasama dengan malaysia terkait  standar untuk pertanian berkelanjutan. Untuk diketahui, Palm Oil gabungan dua Negara ini mencapai 80 persen.

Ia menegaskan, resolusi tersebut justru yang secara tidak langsung akan merusak lingkungan. Menurutnya jika harga Crude Palm Oil (CPO) turun, komunitas petani berjumlah sekitar 30 juta akan meninggalkan sawit dan bergerak ke hutan untuk mencari pendapatan baru.

"Artinya merusak hutan, merambah hutan karena mencari kehidupan baru. Siapa yang bisa halangi kalau 30 juta bergerak?" kata dia.

Ia telah bicara dengan Menteri Pertanian Jerman, Spanyol dan Denmark menyampaikan, adanya komunitas petani dan pedagang yang bergantung pada CPO. Mereka jauh lebih penting bukan hanya memperhatikan orang utan.

"Jadi pendekatannya jangan deforestasi, tapi community welfare," kata dia. 

Ia melanjutkan, saat ini Indonesia, telah mengalihkan CPO untuk biofuel, B20 sebanyak 7 juta dan B30 sebesar 13 juta. "Kami imbau ke seluruh eksportir negara-negara yang mengganggu, dikurangi ekspornya ke sana," kata dia. 

Sikap tegas tersebut diakui Amran tidak mempengaruhi pasar dk Eropa. Contohnya permintaan 200 ribu ton CPO oleh Prancis. "Nggak berpengaruh," tegasnya. 

Ia berkali-kali menyampaikan agar Eropa tidak mencampuri urusan standar CPO Indonesia karena masalah tersebut adalah urusan dalam negeri Indonesia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika