REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Guru besar hukum internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana berpendapat Wakil Presiden (Wapres) Amerika Serikat Mike Pence sebaiknya membatalkan kunjungan ke Indonesia.
"Jadi menurut saya sebaiknya kunjungan Wakil Presiden Pence ke Indonesia dibatalkan. Ada empat alasan untuk ini," ujar Hikmahanto di Jakarta, Senin.
Pertama tindakan unilateral yang dilakukan oleh Presiden Trump ke Suriah. Masyarakat Indonesia pasti menentang dan ini menyulitkan posisi pemerintah bila menerima Pence. "Kedua kebijakan pemerintah AS yang tidak bersahabat terhadap dunia Islam, termasuk membuat executive order dari negara yang dikualifikasi sebagai negara teror yang populasinya adalah Muslim," kata dia.
Hal tersebut, kata dia, akan membuat Pemerintah Indonesia kikuk ketika menerima Wapres Pence. Ketiga, Presiden Trump memasukkan Indonesia dalam kategori negara yang mencurangi AS dalam perdagangan internasional. "Ini tentu tidak bisa diterima oleh Indonesia," ujarnya.
Menurut dia, kalaulah Indonesia dituduh demikian harusnya dibawa ke Badan Penyelesaian Sengketa WTO (Dispute Settlement Body DSB). Di sana AS dan Indonesia merupakan anggota.
"Terakhir ada isu bahwa Wakil Presiden Pence ke Indonesia dalam rangka urusan Freeport. Nah kan sekarang Freeport sudah terima untuk mengubah status Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)," ujarnya.
Ia menegaskan, kehadiran Pence justru akan dicurigai publik agar Indonesia melakukan kompromi baru. "Kehadiran Pence juga tidak akan disambut secara antusias seperti halnya Presiden Obama atau Menlu Hillary Clinton saat datang ke Indonesia," kata dia.
Baca juga, Wapres AS Mike Pence Kunjungi Indonesia 20 April.
Wakil Presiden Amerika Serikat Mike Pence akan melakukan lawatan ke Korea Selatan, Jepang, Indonesia, Australia, dan Hawaii bulan ini. Pence akan tiba di Seoul pada 16 April dan selanjutnya berkunjung ke Tokyo pada 18 April, ke Jakarta pada 20 April, ke Sydney pada 22 April dan Honolulu ada 24 April.
Menurut Gedung Putih, Pence akan memanfaatkan kunjungan resmi pertamanya ke kawasan Asia-Pasifik itu untuk membahas kebijakan-kebijakan ekonomi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika