REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Guru Besar Hukum Internasional UI Hikmahanto Juwana menilai tepat langkah Pemerintah Indonesia terkait serangan AS terhadap Suriah atas apa yang terjadi di bumi Syam tersebut. Pemerintah telah mengambil sikap yang tepat dalam rangka menjalankan politik bebas luar negeri yang bebas aktif.

"Ada dua isu yang tidak bisa dibenarkan oleh pemerintah," katanya, dalam keterangannya yang dikirimkan kepada Republika.co.id, Senin (10/4)

Isu pertama adalah pemerintah tidak membenarkan tindakan unilateral yang dilakukan oleh AS mengingat dalam hukum internasional kontemporer sebuah negara hanya dapat menggunakan kekerasan apabila untuk membela diri atau dimandatkan oleh PBB. "Serangan AS ke Suriah tidak dimandatkan oleh PBB dan merupakan tindakan unilateral," ucap dia.

Isu kedua adalah pemerintah tidak dapat membenarkan dugaan tindakan pemerintah Suriah yang melakukan serangan kimia terhadap sebagian pemduduknya. Pemerintah memberi catatan agar dugaan tindakan ini dilakukan verifikasi. "Bila benar, tindakan pemerintah Suriah merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional dan pelakunya dapat dituduh melakukan kejahatan internasional," katanya.

Karenanya, menurut Hikmahanto, saran pemerintah agar diambil penyelesaian politik melalui mekanisme PBB atas dua isu ini adalah tepat. Saling dukung atas tindakan pemerintah AS atau tindakan Suriah justru akan memperburuk penyelesaian.

"Adalah tidak tepat bila sikap pemerintah dianggap sebagai tidak mendukung kebijakan AS. Sebaliknya juga tidak tepat bila mengkualifikasi kebijakan pemerintah Indonesia sebagai sikap mendukung pemerintah Suriah atas dugaan tindakan kejahatan internasional," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika