REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sidang kasus penodaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok akan digelar besok, Selasa (11/4). Agenda sidang besok adalah pembacaan tuntutan oleh jaksa penuntut umum (JPU) terhadap Ahok.
Polda Metro Jaya yang sempat mengajukan saran penundaan sidang kepada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara mengatakan, keputusan jadwal persidangan ada di tangan majelis hakim. “Masalah keputusan bagaimana jadwal persidangan, itu kewenangan majelis hakim,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Senin (10/4).
Terkait sidang besok, kepolisian menyatakan sudah menyiapkan pengamanan. Diprediksikan massa yang hadir akan lebih banyak dari sidang sebelumnya. Namun, pihaknya mengatakan, mereka akan bertindak secara situasional.
“Untuk pengamanan, itu tanggung jawab pihak kepolisian. Kami sudah mempersiapkan. Kita situasional saja ya, kita akan melihat, apakah nantinya massa akan bertambah atau tidak. Yang terpenting, dari kepolisian sudah siap,” ujarnya.
Mengenai surat saran penundaan sidang yang dibuat Selasa (4/4) lalu, Argo mengatakan kepolisian belum mendapatkan balasan dari PN Jakarta Utara. Meskipun begitu, ia menyatakan pihaknya masih menunggu tanggapan dari surat saran tersebut.
“Belum ada balasan dari pengadilan negeri juga, kita tunggu saja bagaimana hasilnya” ujar Argo.
Menurut kabar yang beredar, akan ada pengerahan massa pada sidang pembacaan tuntutan perkara Basuki Tjahaja Purnama besok. Namun polisi mengaku belum mendapatkan laporan terkait hal tersebut.
“Kita belum mendapatkan ya, yang terpenting kita juga akan menjalin komunikasi dengan harapan besok kegiatan bisa berjalan dengan aman,” katanya.
Dari isi surat saran yang diajukan Polda Metro Jaya, penundaan sidang bertujuan menjaga keamanan Pilkada DKI putaran kedua. Meskipun sidang tidak ditunda, pihak kepolisian mengatakan telah menyiapkan penjagaan yang ketat pada 19 April nanti.
“Kita untuk penambahan memang ada, penambahan untuk pilkada sudah kita siapkan ya, kita juga akan mendapatkan bantuan dari TNI,” kata Argo.
Ikuti Whatsapp Channel Republika