REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Junimart Girsang  meminta kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) agar Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan ke Lembaga Permasyarakatan (Lapas). Kunjungan itu perlukan dilakukan agar presiden mengetahui kondisi Lapas terkini.

Permintaan itu disampaikannya saat Rapat Kerja (Raker) dengan Kemenkumham di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (10/4). “Tolong pak menteri menghimbau presiden untuk kunjungan kerja ke lapas dan rutan. Jangan hanya ke pasar dan mall lah. Biar hatinya hidup. Menyedihkan dan mengharukan sekali kondisi warga binaan di lapas”, pinta Junimart dalam Raker tersebut.

Pada kesempatan itu Junimart juga menyoroti kondisi lapas terjadi kelebihan penghuni. Menurutnya kelebihan kapasitas penghuni itu memang kerap menjadi salah satu penyebab terjadinya kerusuhan dalam Lapas dan rutan. Dia berharap Menkumham membangun komunikasi dan kordinasi dengan lembaga terkait. Pasalnya jika terjadi insiden di lapas atau rutan, pasti hal itu menjadi tanggung jawab Menkumham, bukan instansi lain.

Politikus PDI Perjuangan itu mengaku dalam beberapa kali kunjungan kerjanya, Komisi III DPR RI seringkali menerima masukan dari warga binaan bahwa mereka merupakan korban dan penzhaliman polisi. Sebagai contoh, warga binaan yang mengaku tidak menggunakan narkoba, namun korban dari “jebakan” polisi.

Tentu saja, kata Girsang, hal ini membuat warga binaan seolah-olah ingin menerkam ketika melihat poilisi. Maka dengan demikian, kondisi ini harus diperbaiki, Kemenkumham harus terus membangun komunikasi dan kordinasi dengan pihak atau instansi terkait.

Ikuti Whatsapp Channel Republika