REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Saldi Isra akhirnya resmi dilantik sebagai hakim konstitusi. Pelantikan ini dilakukan secara langsung oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Selasa (11/4). Saldi Isra akan menggantikan hakim konstitusi sebelumnya Patrialis Akbar.
Pengangkatan ini berdasarkan keputusan presiden (Keppres) Nomor 40 P tahun 2017 tentang pengangkatan hakim konstitusi yang diajukan langsung oleh Presiden. Keputusan ini berlaku terhitung sejak pengucapan sumpah oleh Saldi Isra.
"Saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban hakim konstitusi sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Memegang teguh Undang-undang Dasar 1945 dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya, dan berbakti kepada nusa dan bangsa," kata Saldi saat mengucapkan sumpah.
Saldi ditetapkan menjadi Hakim Konstitusi menggantikan Patrialis Akbar setelah melalui serangkaian proses seleksi yang digelar oleh Panitia Seleksi Hakim Konstitusi yang dibentuk oleh Presiden Joko Widodo.
Pria kelahiran 20 Agustus 1968, di Paninggahan, Solok, Sumatera Barat ini merupakan ahli hukum tata negara Indonesia. Saldi sebelumnya menjabat sebagai Guru Besar Universitas Andalas, Padang. Gelar Master of Public Administration diperoleh Saldi dari Universitas Malaya, Malaysia pada 2001 dan gelar Doktor dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta pada 2009 dengan predikat lulus Cum Laude.
Dalam perjalanan hidupnya, Saldi banyak melahirkan karya-karya tulisan yang mempakan basil pemikirannya dalam dunia tata negara clan dukungannya pada anti-korupsi. Hingga kini, tercatat berbagai karya tuiisnya berupa artikel di jurnal ilmiah, makalah seminar yang dihantarkan dalam berbagai seminar mulai dari tingkat lokal, regional, nasional, hingga internasional, serta tulisan ilmiah populer yang diterbitkan oleh berbagai media cetak.
Kiprahnya dalam dunia pendidikan dan pemberantasan korupsi banyak diapresiasi oleh banyak pihak. Beragam penghargaan didapatkan Saidi sejak masih menialani masa pendidikan. Antara lain, meraih penghargaan Tokoh Muda Inspiratif versi Kompas pada 2009, Bung Hatta Anti-Corruption Award pada 2004, dan Megawati Soekarnoputri Award sebagai Pahlawan Muda Bidang Pemberantasan Korupsi pada 2012.
Ikuti Whatsapp Channel Republika