REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rencana DPR yang hendak menyurati Presiden Joko Widodo untuk meminta pembatalan pencegahan bepergian keluar negeri terhadap Ketua DPR Setya Novanto dikritisi sejumlah pihak. Hal ini karena alasan DPR yang meminta pengecualian pencegahan terhadap Ketua DPR RI seakan dibuat-buat.

Guru Besar Hukum Universitas Krisnadwipayana, Indriyanto Seno Adji menegaskan bahwa dalam Undang-undang KPK terkait kewenangan permintaan pencegahan demi kepentingan penyidikan kasus hukum, tidak memberikan pengecualian terhadap jabatan kepala lembaga negara, termasuk salah satunya Ketua DPR RI.

"Tidak memberikan eksepsionalitas terhadap jabatan kepala lembaga negara, jadi penetapan cegah Itu menjadi otoritas penuh KPK," kata Indriyanto melalui pesan singkatnya pada Rabu (12/4).

Karena itu, ia menilai DPR sebagai kelembagaan politik sebaiknya menghormati penegakan hukum oleh KPK. Ia juga meminta permintaan pembatalan status cegah kepada Presiden diurungkan. Hal ini karena sepanjang pengalaman politik usai reformasi, belum pernah ada Presiden yang melakukan intervensi kepada permohonan cegah lembaga penegak hukum.

"Tidak pernah Presiden melakukan intervensi terhadap pencegahan atau cekal dari otoritas KPK. Dan menurut saya presiden akan menyerahkan soal cekal ini kepada KPK," kata Dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia tersebut.

Selain itu, mantan Pelaksana Tugas Pimpinna KPK tersebut, menilai alasan pembatalan DPR karena alasan diplomasi juga tidak pas. Hal ini karena kelembagaan DPR bukan bertumpu hanya di satu sosok Ketua DPR RI.

"Selain belum pernah ada kasus cegah dibatalkan presiden, saya rasa tidak terganggu apalagi bidang diplomasi ini bisa terwakili oleh wakil ketua pimpinan DPR yg sangat mumpuni dibidang diplomasi politik juga," kata Indriyanto.

Ikuti Whatsapp Channel Republika