REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Forum Rektor Indonesia (FRI) sekaligus Rektor Trilogi Asep Saefuddin mengapresiasi Presiden Jokowi yang berupaya melakukan pemerataan harga di Indonesia bagian timur seperti Papua.

"Harga BBM di Papua dulu berkali-kali lipat dari harga di Jawa, sekarang tidak lagi. Ini merupakan upaya presiden menerapkan ekonomi berdasarkan Pancasila," katanya dalam keterangan persnya, Sabtu, (15/4).

Untuk menerapkan ekonomi berdasarkan Pancasila membutuhkan campur tangan pemerintah. Sistem ekonomi Pancasila diakui sebagai sistem berkeadilan.

Sistem ekonomi Pancasila itu secara riilnya sistem ekonomi yang harus dikelola oleh negara. Keuntungan dari pengelolaan negara dibagikan kepada rakyat melalui pembangunan pendidikan dan kesehatan. "Dalam sistem ekonomi Pancasila rakyat membayar fasilitas pendidikan dan kesehatan seminimal. Mungkin untuk warga dengan gaji di bawah UMR malah digratiskan," ujar Asep.

Sedangkan UMKM, petani, nelayan diberikan pinjaman dengan bunga kecil dan tak memberatkan. "Bunga pinjaman bagi mereka jangan lebih dari enam persen sebab mereka minjam karena tak punya uang."

Selain diberi pinjaman bunga rendah, terang Asep, UMKM, nelayan, petani diberikan pembinaan. Selain itu akses pasar harus dibuka dan diperluas. "Pasar rakyat harus diperbaiki, pasar rakyat jangan dibiarkan becek. Bukan hanya pasar yang mahal saja yang diperbaiki," katanya.

FRI, ujar dia, membuat pokja sistem ekonomi Pancasila. Pokja ini mengkoreksi beberapa hal yang kurang, misalnya Undang-Undang tak pro rakyat harus dianalisis kembali.

Sebagai ilmu, sistem ekonomi Pancasila harus menjadi bagian sistem pendidikan. "Kita sering membaca buku pelajaran asing padahal kita punya buku pelajaran sistem ekonomi Pancasila buatan Indonesia sendiri."