Ahad 16 Apr 2017 22:53 WIB

BW Tanggapi Soal Politik Sembako

Rep: Mas Alamil Huda/ Red: Angga Indrawan
Mantan Wakil Ketua Komisi Pembarantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto menginginkan Pilgub DKI Jakarta dapat berjalan bersih, jujur dan adil. Namun, yang terjadi beberapa hari belakangan malah ditemukan beragam kasus politik uang berupa pembagian sembako di masyarakat, Ahad (16/4) pagi.
Foto: Anies sandi media center
Mantan Wakil Ketua Komisi Pembarantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto menginginkan Pilgub DKI Jakarta dapat berjalan bersih, jujur dan adil. Namun, yang terjadi beberapa hari belakangan malah ditemukan beragam kasus politik uang berupa pembagian sembako di masyarakat, Ahad (16/4) pagi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tim Pemenangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno melaporkan dugaan terjadinya politik uang dalam bentuk sembako yang diduga dilakukan untuk kepentingan Pilkada DKI ke Bawaslu. 'Politik sembako' ini dilakukan secara masif dan terpola dalam beberapa hari terakhir.

Juru Bicara Tim Anies-Sandi, Bambang Widjojanto, mengatakan, masifnya politik sembako ini pasti dilakukan secara terencana. Ia menduga ada dalang di balik aksi ini. "Karena kami menduga adanya mastermind yang merekayasa," kata dia di Posko Pemenangan Anies-Sandi di Menteng, Jakarta Pusat, Ahad (16/4).

Mantan pimpinan KPK ini menilai, lembaga pengawas pemilu tak boleh membiarkan berbagai laporan dugaan kecurangan tentang politik uang ini. Ia meminta Bawaslu menindak tegas pelakunya, terutama otak di balik ini semua. Jika tidak, kata BW, penyelenggara akan kehilangan kepercayaan publik. Pilkada DKI adalah barometer demokrasi di Indonesia.

"Saat ini kualitas demokrasi kita dipertaruhkan. Apakah indikasinya ini sabotase? Karena ini bukan sekedar politik uang dan pembagian sembako saja," ujar dia.

BW menambahkan, politik uang di Pilgub DKI Jakarta terbagi menjadi tiga bagian. Pertama, warga diberikan uang, kedua diberikan sembako dan ketiga diberi janji manis oleh paslon atau tim pemenangan. Semua itu menjadi 'sempurna' ketika dikombinasi dengan fitnah atau hoaks yang bertebaran serta teror terhadap warga yang ingin melaporkan politik uang itu dilakukan.

"Pembiaran proses ini membuat kerusakan demokrasi," katanya.

 

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement