REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melaporkan temuan yang mengindikasi atas kerugian negara. Sedikitnya terdapat 446 temuan yang telah dilaporkan ke kepolisian.

Ketua BPK Harry Azhar Azis mengatakan, BPK memang telah berkoordinasi dengan kepolisian atas temuan-temuan yang terindikasi akan merugikan negara. 

"Nilai yang dilaporkan ke kepolisian jumlahnya Rp 33,52 triliun dan 841,88 juta dolar AS, selanjutnya diserahkan kepada polisi," kata Harry usai bertemu Presiden di Istana Negara, Senin (17/4).

Harry menuturkan, dalam ikhtisar hasil pemeriksaan semester (IHPS) semester II 2016 terdapat 5.810 temuan kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) dan 6.201 permasalah ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan senilai Rp 19,48 triliun.

Laporan ini, diharap bisa dijadikan acuan Pemerintah khususnya Presiden untuk menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan BPK. Jika rekomedasi ini tidak ditindaklanjuti, maka potensi yang ditemukan akan menjadi kerugian negara.

Sekertaris Kabinet Pramono Anung menjelaskan, Presiden segera menindaklanjuti apa yang menjadi temuyan BPK. Hal ini dilakukan karena Presiden memang menginginkan pemerintahan yang transparan dan kredibel. Sehingga jika ada persoalan, bisa segera terselesaikan.

"Salah satu conton di Kementerian dan Lembaga, ketika ada temuan dari BPK maka Presiden memerintahkan kepada Menko (Menteri Koordinator) untuk menindaklanjuti," ujar Pram.

Dengan perbaikan di kementerian dan lembaga (K/L), termasuk di Pemerintahan Daerah (Pemda), Presiden berharap‎ ada peningkatan Pemda yang mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK. Jika dua tahun lalu penerima WTP baru 46-47 persen, tahun kemarin meningkat menjadi 58 persen, dan diharap bisa meningkat setiap tahunnya.

"Transparansi akan menjadi kunci dari perbaikan pemerintahan," paparnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika