REPUBLIKA.CO.ID, PALEMBANG -- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan pemenang tender secara bertahap mulai mencetak tujuh juta kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) sejak akhir Maret 2017.
"Pemerintah sudah teken kontrak dengan pemenang tender dan mereka mulai cetak sejak akhir Maret lalu. Mudah-mudahan akhir tahun mendatang sebanyak 7 juta KTP ini sudah terdistribusikan kewarga. Sehingga, semua WNI sudah memiliki surat keterangan," kata Tjahjo Kumolo di Palembang, Senin (17/4).
Ia yang diwawancarai seusai menghadiri Musrembang Sumsel mengatakan, saat ini sebanyak 172.046.898 orang atau 96,54 persen dari total penduduk Indonesia sudah melakukan perekaman KTP-el.
Sebanyak 4,5 juta orang hingga kini diketahui belum memiliki KTP-el, dan 3,2 juta di antaranya belum melakukan perekaman.
Untuk itu, pada tahun ini, Mendagri memberanikan diri melakukan tender pencetakan blangko KTP-el untuk 7 juta jiwa dengan asumsi akan adanya penambahan melalui perekaman baru, penggantian KTP-el hilang dan faktor lain.
Tjahjo menegaskan, keberanian itu harus diambil karena kebutuhan akan KTP-el ini sangat mendesak, mengingat sejumlah daerah akan melakukan Pilkada serentak, dan kepentingan Pilpres pada tahun mendatang.
"Awalnya tidak ada yang mau mentenderkannya karena terkait dengan kasus KTP-el yang melanda Kemendagri. Secara psikologis tidak ada orang yang berani mengambil tindakan. Namun, saya bilang tidak bisa begini, tetap harus ditenderkan pada tahun ini juga untuk cetak 7 juta blangko," kata dia.
Ia tidak menampik bahwa kasus KTP-el telah mempengaruhi kinerja Kemendagri dalam dua tahun terakhir karena terdapat 68 pejabat tinggi di lingkungan tersebut harus memenuhi panggilan KPK. Belum lagi, beberapa orang yang sudah ditetapkan menjadi terdakwa merupakan mereka yang memiliki jabatan strategis.
Perekaman dan pencetakan pun tidak berjalan mulus selama proyek berlangsung karena Dirjen Kemenkeu terpaksa memangkas anggaran mengingat terjadi pembengkakan biaya.
"Mengapa dipotong, karena anggarannya membengkak. Bagaimana bisa terjadi ? Karena terjadinya penggelembungan harga blangko dari Rp 4.700 menjadi Rp 16 ribu per lembar," ujar dia.
Belum lagi muncul persoalan lain yakni pemenang tender sebelumnya yakni perusahaan asal Amerika Serikat yang menurut Tjahjo, hal ini tidak boleh terjadi karena data WNI ini sifatnya rahasia.
"Sejak saja jadi Mendagri, persoalan KTP-el ini yang benar-benar membuat saya pusing. Semoga saja dengan pemenang tender baru dan mulai dilakukan pecetakkan lagi ini, persoalan KTP-el ini dapat tuntas pada tahun ini," kata dia.
Target ini terkait dengan keinginan pemerintah Jokowi-JK menjadikan KTP-E sebagai nomor identitas tunggal setiap WNI untuk beragai keperluan pelayanan publik, berbangsa dan bernegara.
Ikuti Whatsapp Channel Republika