REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengatakan pemerintah sudah menyerap Rp 400 triliun untuk belanja negara. Hingga 31 Maret 2017, serapan APBN mencapai 16,9 persen untuk belanja negara.

Sri Mulyani mengatakan realisasi APBN pada kuartal I ini lebih tinggi dibandingkan pada periode yang sama 2016 lalu. Ia mengatakan pada 2016 lalu, total belanja negara mencapai Rp 390,9 triliun.

Belanja negara pada pemerintah pusat yang berada di kementerian dan lembaga tercatat mencapai Rp 92,4 triliun. Angka ini lebih tinggi 12,1 persen dibandingkan tahun lalu pada periode yang sama menghabiskan sekitar Rp 82,7 triliun. Untuk belanja negara nonkementerian/lembaga mencapai 20,4 persen atau Rp 112 triliun. Sedangkan belanja nonkementerian lembaga pada 2016 kemarin tercatat Rp 110 triliun.

"Secara total defisit APBN kita tahun ini Rp 104,9 triliun atau 0,77 persen dari PDB. Dibandingkan tahun lalu pada periode yang sama Rp 143,4 triliun atau 1,13 persen dari PDB," ujar Sri Mulyani di Gedung BPPK, Jakarta, Senin (17/4).

Ia mengatakan pembiayaan tahun ini memang lebih kecil, yakni tercatat Rp 187, 9 triliun. Angka ini lebih kecil dibandingkan tahun lalu sebesar Rp 202,2 triliun. Ia mengatakan ada kelebihan pembiayaan sebesar Rp 82,9 triliun.

Untuk menjaga necara APBN, Sri Mulyani mengatakan presiden juga sudah meminta seluruh kementerian/lembaga melakukan penghematan. Langkah penghematan ini, Kementerian Keuangan melakukan pengawasan terhadap belanja operasional dan belanja modal kementerian lembaga.

"Jadi kita menghitung dari belanja operasional dan barang, agar bisa digunakan untuk menyelesaikan proyek-proyek infrastruktur dan program prioritas nasional. Kita mengupayakan agar pembiayaan APBN bisa tetap dilaksanakan tetapi dengan rambu kehati-hatian," ujar Sri Mulyani.

Baca juga: Sri Mulyani Ungkap Pendapatan Negara Melonjak

Ikuti Whatsapp Channel Republika